PALANGKA RAYA — Sebanyak 72 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Tengah duduk bersama jajaran pemerintah daerah dalam FGD yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalteng. Total peserta mencapai 78 orang, termasuk perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Biro Hukum.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, membuka langsung acara mewakili Gubernur Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, ia menegaskan pendidikan tinggi adalah investasi strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Mengapa Program HBS Digodok Lewat FGD?
Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalteng, Rus’ansyah, menjelaskan kegiatan ini merupakan forum koordinasi untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan bantuan pendidikan. “FGD ini bagian dari agenda Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2026,” ujarnya dalam laporan pembukaan.
Program Huma Betang Sejahtera (HBS) dirancang sebagai jaring pengaman agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Kalteng masih menjadi pekerjaan rumah yang ingin dikejar melalui skema bantuan ini.
Narasumber dan Target Capaian
Tiga narasumber dihadirkan dalam diskusi: Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Dinas Sosial Provinsi Kalteng, dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng. Mereka membahas aspek teknis penyaluran, verifikasi penerima, serta landasan hukum program.
Gubernur Agustiar Sabran melalui sambutan yang dibacakan Anang Dirjo berharap program ini mampu menekan risiko mahasiswa putus kuliah. “Kami ingin melahirkan generasi muda Kalteng yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Anang mengutip pernyataan gubernur.
Kapan Bantuan Mulai Disalurkan?
Pemerintah provinsi menargetkan realisasi program bantuan biaya kuliah HBS berjalan pada tahun anggaran 2026. Tahapan sosialisasi dan koordinasi dengan rektorat perguruan tinggi menjadi prioritas setelah FGD ini rampung.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Kalimantan Tengah menuju daerah yang berkah, maju, dan sejahtera, sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
