PALANGKA RAYA — Tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga awal Juni 2026 masih jauh dari target. Data yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/6) malam, menunjukkan capaian baru bergerak di angka 30 persen.
Kondisi ini mendorong DPRD Kalteng untuk menekan eksekutif agar menggenjot pendapatan dari seluruh sektor. Junaidi menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci utama agar program-program prioritas kepala daerah tidak mandek.
“Mudah-mudahan, walaupun berdasarkan paparan kemarin untuk sementara sampai minggu pertama bulan Juni, pergerakan capaian APBD kita baru bergerak di 30 persen. Harapan kita pemerintah provinsi, terkhusus Dinas Pendapatan, bisa menggenjot pendapatan dari semua sektor,” ujar Junaidi usai rapat paripurna.
Target November: Seratus Persen Demi Janji Politik
DPRD menargetkan realisasi pendapatan APBD 2026 bisa rampung 100 persen pada November mendatang. Menurut Junaidi, pencapaian tersebut bersifat krusial agar janji politik Gubernur Kalteng dapat terpenuhi secara bertahap.
“Sehingga di bulan 11 nanti capaian APBD kita bisa tercapai 100 persen, sehingga janji politik Gubernur bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Salah satu janji yang menjadi sorotan adalah program bantuan Rp500 juta per desa. Program ini membutuhkan kepastian ketersediaan kas daerah sebelum eksekusi anggaran tahun berikutnya.
DPRD Yakin Realisasi Hanya Tertunda, Bukan Gagal
Junaidi menyebut jajaran legislatif memiliki keyakinan kuat bahwa pemerintah daerah memiliki niat baik untuk merealisasikan program tersebut. Ia menegaskan DPRD siap mendukung dan mendorong penuh upaya tersebut selama kondisi keuangan daerah menunjukkan tren positif.
“Namun, kalau menurut pandangan kita, kita berkeyakinan ini bukan tidak mau membantu, tapi tertunda saja. Kita di DPRD sepakat mendukung dan mendorong kalau memang keuangan kita membaik,” pungkasnya.
Serapan APBD yang rendah di awal tahun kerap terjadi di banyak daerah karena proses lelang proyek dan pencairan dana yang belum maksimal. Namun, tekanan DPRD kali ini menjadi sinyal bahwa target pendapatan harus segera dikejar agar program strategis tidak molor hingga tutup tahun anggaran.
