PALANGKA RAYA — Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kalimantan Tengah tahun ini mengambil pendekatan baru. Bapperida Kalteng secara resmi mengajak aktor non-pemerintah merumuskan RAD SDGs—dokumen yang akan menjadi acuan RPJMD dan RKPD hingga 2030.
Mengapa Keterlibatan Non-Pemerintah Diperkuat?
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, menegaskan target pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai hanya lewat birokrasi. "Pendekatan ini menjunjung prinsip No One Left Behind serta mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah," ujarnya saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah sekaligus membuka workshop di Aula Bapperida.
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan menjadi kunci mempercepat pencapaian indikator SDGs. Tanpa keterlibatan ini, proyeksi pembangunan rawan tumpul dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat akar rumput.
GIZ dan Platform Digital Jadi Tulang Punggung
Dalam workshop dua hari itu, Bapperida menggandeng lembaga internasional asal Jerman, GIZ. Kerja sama ini berjalan sejak 2024 dan diperkuat lewat pelatihan pengelolaan Platform SDGs Kalteng.
"Partisipasi aktif masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pencapaian indikator SDGs di daerah," ujar Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Chandra F. Asmara.
Platform SDGs Kalteng disediakan sebagai bentuk transparansi. Masyarakat bisa memantau capaian pembangunan secara terbuka dan akuntabel melalui portal digital—langkah yang jarang dilakukan daerah lain dalam perencanaan pembangunan.
Apa yang Berubah dari RAD SDGs Sebelumnya?
Berbeda dengan periode sebelumnya yang dominan diisi perangkat daerah, penyusunan RAD SDGs 2026–2030 menekankan kemitraan multi-pemangku kepentingan. Syahfiri mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi. "Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target SDGs menuju 2030," tegasnya.
Dokumen RAD yang dihasilkan akan menjadi rujukan utama perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Proyeksi indikator pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan selaras dengan target nasional dan global, sekaligus menjawab tantangan lokal seperti kesenjangan akses di wilayah pedalaman dan perbatasan.
