PALANGKA RAYA — Juru bicara Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, menyatakan pihaknya meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2027. Permintaan itu muncul setelah Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa kebijakan rasionalisasi belanja dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
Fraksi Gerindra menilai rasionalisasi belanja perlu diikuti penjelasan rinci, bukan sekadar pernyataan kebijakan. Wengga menyampaikan hal itu saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Wengga mempertanyakan besaran anggaran yang dapat dialihkan dari program yang tidak lagi prioritas. Menurut dia, angka itu penting agar publik tahu seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk program yang memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat.
"Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan apa saja yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2027, serta berapa besar anggaran yang dapat dialihkan kepada program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat," kata Wengga.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu catatan kritis fraksi terhadap postur RAPBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027. Fraksi Gerindra menilai kualitas belanja daerah harus terukur, bukan hanya diklaim lewat kebijakan rasionalisasi.
Selain soal efisiensi program, Wengga menyoroti manajemen waktu pelaksanaan proyek pemprov. Fraksi Gerindra meminta eksekutif melakukan akselerasi sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan sisa anggaran di akhir tahun.
Wengga mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan seluruh program prioritas APBD 2027 dapat dilaksanakan tepat waktu sejak awal tahun anggaran. Menurut dia, penumpukan kegiatan di akhir tahun berujung pada rendahnya realisasi maupun terbentuknya Silpa yang besar.
"Bagaimana Pemerintah memastikan seluruh program prioritas APBD 2027 dapat dilaksanakan secara tepat waktu sejak awal tahun anggaran, sehingga tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun dan berujung pada rendahnya realisasi maupun terbentuknya Silpa yang besar?" tanya Wengga.
Fraksi Gerindra juga meminta ketegasan Pemprov Kalteng mengenai parameter kesuksesan pembangunan. Wengga menegaskan tolok ukur performa pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada angka penyerapan administratif semata.
Wengga mempertanyakan indikator utama yang akan digunakan pemerintah untuk menyatakan APBD Tahun Anggaran 2027 berhasil. Menurut dia, keberhasilan perlu dilihat dari indikator yang lebih substantif, bukan hanya tingkat serapan anggaran.
"Apa indikator utama yang akan digunakan pemerintah untuk menyatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 berhasil? Apakah keberhasilan hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, atau juga dari indikator yang lebih substantif seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan peningkatan kemandirian fiskal daerah?" pungkasnya.
Catatan dan pertanyaan Fraksi Gerindra itu menjadi bagian dari pembahasan RAPBD Kalteng 2027 di DPRD. Jawaban eksekutif atas sejumlah pertanyaan tersebut akan menentukan arah pembahasan anggaran provinsi pada tahap berikutnya.