PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kenaikan Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Juru Bicara Fraksi Golkar Kalteng, Rahadian Fani, menilai tambahan anggaran itu harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar perubahan angka di atas kertas.
Pernyataan itu disampaikan Rahadian dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya. Menurutnya, realokasi anggaran perlu memiliki arah dan hasil yang jelas.
Rahadian memaparkan, Belanja Daerah dalam rancangan Perubahan APBD Kalteng meningkat dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun. Kenaikannya sekitar Rp89,036 miliar.
Perubahan itu turut menggeser komposisi belanja antarpos. Belanja Operasi turun Rp275,033 miliar, sementara Belanja Bantuan Sosial naik Rp28,557 miliar menjadi Rp143,569 miliar.
Di sisi lain, Belanja Modal bertambah Rp103,506 miliar menjadi Rp628,523 miliar. Kenaikan itu terutama menyasar pos Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin, sedangkan pos Jalan, Jaringan dan Irigasi justru sedikit menurun.
Belanja Transfer dalam rancangan tersebut meningkat menjadi Rp1,011 triliun. Sebaliknya, Belanja Bantuan Keuangan turun sekitar Rp53,520 miliar menjadi Rp17,273 miliar.
Fraksi Golkar mencermati perubahan komposisi itu, khususnya penurunan Belanja Operasi yang bersamaan dengan kenaikan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Transfer.
"Perubahan tersebut perlu dipastikan benar-benar meningkatkan kualitas belanja dan manfaat bagi masyarakat," kata Rahadian.
Rahadian menekankan, realokasi anggaran harus punya arah dan hasil yang terukur. Pemerintah Provinsi Kalteng juga diminta memastikan seluruh tambahan belanja siap dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.
"Mohon penjelasan arah dan hasil realokasi tersebut serta memastikan tambahan belanja siap dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran," pungkasnya.