PANGKALAN BUN — Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, menegaskan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih untuk ke-12 kalinya bukanlah garis finis. Pencapaian ini justru menjadi pemicu untuk terus membenahi tata kelola keuangan daerah.
"Keberhasilan ini semakin membuktikan kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah di Pemkab Kobar, nyata adanya," ujar Nurhidayah dalam keterangan yang diterima di Pangkalan Bun, Jumat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bupati Nurhidayah di Kota Palangka Raya.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi, Bupati Nurhidayah memastikan pihaknya tidak akan mengabaikan catatan dan rekomendasi dari tim pemeriksa. Seluruh masukan konstruktif tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
"Tentunya catatan maupun masukan dan rekomendasi dari tim pemeriksa BPK RI ini, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Kobar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Nurhidayah menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel memiliki satu tujuan utama. Bukan sekadar opini dari lembaga pemeriksa, melainkan dampak nyata bagi warga Kotawaringin Barat.
"Tujuan akhir dari seluruh pengelolaan APBD adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ucapnya.
Ke depan, Pemkab Kobar berkomitmen meningkatkan kualitas akuntabilitas, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal. "Hal tersebut demi terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas," pungkas Nurhidayah.