KALIMANTAN TENGAH — Ketua Bakormad Regional Kalteng, Cornelis N. Anton, SE, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan ekspor CPO yang berlaku saat ini. Menurutnya, aturan tersebut mempersempit ruang pasar dan secara langsung menekan harga jual hasil perkebunan rakyat.
“Dengan adanya HUT ke-69 Kalteng ini, harapan besar saya adalah semoga masyarakat semakin maju dan sejahtera. Hak-hak ekonomi rakyat harus menjadi panglima di tanah mereka sendiri,” tegas Cornelis melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu (23/5/2026).
Cornelis menggambarkan kondisi petani sawit mandiri di Kalteng saat ini sangat memprihatinkan. Penurunan harga TBS yang terjadi secara drastis membuat banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan bagi masyarakat petani sawit di Kalteng. Harga TBS sangat drastis, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kemajuan daerah tak cukup diukur dari pembangunan fisik dan angka statistik semata. Kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi indikator utama, terutama di sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Momentum peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalteng seharusnya menjadi refleksi terhadap kedaulatan ekonomi daerah. Namun di balik semarak perayaan, para petani kelapa sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai justru menghadapi tekanan ekonomi akibat kebijakan pusat yang dinilai tak berpihak.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar nasional. Ironisnya, kebijakan tata cara ekspor CPO yang diterbitkan pemerintah pusat dinilai mempersempit ruang pasar dan menekan harga jual hasil perkebunan masyarakat.
Melalui pernyataan tersebut, Bakormad Kalteng meminta pemerintah pusat agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah, khususnya petani sawit mandiri dan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
“Dalam momen HUT Kalteng ini, saya meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait tata cara ekspor CPO. Tolong lihat ke bawah, karena aturan yang ada sekarang sangat berdampak buruk bagi masyarakat petani sawit di Kalteng,” tegas Cornelis.
Momentum HUT ke-69 Kalteng diharapkan tak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga titik evaluasi terhadap kebijakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.