JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menggandeng Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Tengah untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi para pekerja migran yang telah kembali ke tanah air. Kolaborasi ini bertujuan memastikan modal dan keterampilan yang diperoleh di luar negeri dapat dikelola menjadi unit usaha produktif di wilayah Kalimantan Tengah.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret untuk mengarahkan purna pekerja migran agar tidak kembali berangkat ke luar negeri, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah asal. Pertemuan yang berlangsung di Kantor KP2MI Jakarta pada Rabu (6/5/2026) tersebut menjadi titik awal penyelarasan visi antara regulator dan jejaring pengusaha muda.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menawarkan empat pilar kolaborasi inti kepada HIPMI Kalteng. Pertama, pemberian mentoring bisnis yang fokus pada manajemen usaha dan akses pasar. Kedua, melakukan inkubasi bisnis lokal guna mengarahkan modal pekerja migran ke sektor unggulan daerah, seperti hilirisasi perkebunan dan perikanan darat yang menjadi kekuatan ekonomi Kalimantan Tengah.
Ketiga, mempermudah akses permodalan melalui jaringan investasi dan lembaga keuangan yang dimiliki HIPMI. Keempat, memperkuat literasi keuangan dan edukasi mengenai prosedur kerja luar negeri yang aman. Hal ini dilakukan agar remitansi yang dikirimkan ke daerah tidak habis untuk konsumsi, melainkan bertransformasi menjadi investasi jangka panjang.
“HIPMI berperan krusial sebagai inkubator bagi purna pekerja migran yang sering kali memiliki modal namun minim pendampingan. Melalui penyediaan modul kewirausahaan dan business matching, mereka diharapkan mampu bertransformasi menjadi wirausaha sukses,” ujar Mukhtarudin.
Pemerintah saat ini tengah menggeser paradigma penempatan tenaga kerja dari sektor berketrampilan rendah (low-skill) menuju tenaga kerja berkemampuan menengah hingga tinggi (medium-high skill). Langkah ini sejalan dengan target Kementerian P2MI untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja berkualitas hingga tahun 2029 pada sektor strategis seperti perawat, welder, hingga bidang hospitality.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 394.524 layanan penempatan telah dilakukan. Besarnya angka ini dinilai sebagai potensi ekonomi luar biasa jika dikelola melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran di tingkat daerah.
Ketua Umum BPD HIPMI Kalteng, Bintang Agustiar Sabran, menegaskan kesiapan organisasinya dalam mengawal program Desa Migran Emas. Dengan infrastruktur organisasi yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah, HIPMI optimistis dapat memberikan pendampingan yang merata hingga ke pelosok daerah.
“Kami memiliki infrastruktur organisasi di 13 kabupaten/kota. Dengan pendampingan dari HIPMI, kami optimis purna pekerja migran dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah, terutama dalam mengelola modal mereka ke sektor UMKM dan hilirisasi,” kata Bintang.
Sinergi ini juga melibatkan jajaran pengurus inti HIPMI Kalteng, termasuk Bendahara Umum Chris Philip Alessandro dan Wakil Ketua Umum Ali Mulhakim. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam memanfaatkan bonus demografi dan potensi purna pekerja migran untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.