PALANGKA RAYA — Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di Kalimantan Tengah mendapat respons positif dari jajaran legislatif. Aliansi yang terdiri dari elemen BEM dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tersebut menyuarakan sejumlah isu krusial, mulai dari hak buruh internasional, evaluasi pembangunan daerah, hingga peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi, menyatakan bahwa poin-poin yang disampaikan mahasiswa di jalanan merupakan fakta yang juga ditemukan dewan saat melakukan pengawasan di lapangan. Meski mengapresiasi kebebasan berpendapat di muka umum, ia menekankan pentingnya membawa pergerakan tersebut ke meja perundingan yang lebih teknis.
Junaidi berharap aksi massa ini ditindaklanjuti dengan audiensi formal yang menghadirkan Gubernur Kalteng secara langsung. Sebagai pemegang otoritas eksekutif, kehadiran Gubernur dinilai krusial agar tuntutan mahasiswa dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan daerah.
“Kami dari DPRD menyambut positif atas seluruh gerakan dan aksi teman-teman mahasiswa. Apa yang disampaikan tadi sejujurnya sudah menjadi catatan kita bersama di dewan,” ujar Junaidi saat memantau aksi massa di Palangka Raya.
Ia menegaskan bahwa legislatif siap mengawal pertemuan tersebut agar menghasilkan solusi konkret. "Harapan kita nanti kegiatan ini ada tindak lanjut di mana Pak Gubernur bisa hadir langsung, sehingga eksekusinya bisa dilaksanakan," tambahnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti dewan adalah relevansi kurikulum pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja di Kalimantan Tengah. Junaidi mengingatkan agar pemerintah daerah dan mahasiswa mulai memikirkan proyeksi masa depan para lulusan perguruan tinggi di Bumi Tambun Bungai.
Ia tidak ingin aksi memperjuangkan hak rakyat justru berakhir dengan ketidakpastian nasib bagi mahasiswa itu sendiri setelah menyelesaikan studi. Menurutnya, perumusan kebijakan pendidikan dan ekonomi harus memiliki dampak jangka panjang yang terukur.
“Yang kita rumuskan sekarang bukan hanya masalah saat ini. Mahasiswa yang masih kuliah, kira-kira setelah lulus nanti jadi apa? Ini perlu dirumuskan bersama-sama pemerintah,” tutur Junaidi.
Kekhawatiran akan lahirnya angka pengangguran terdidik yang baru menjadi alasan kuat mengapa mahasiswa harus terlibat dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. “Jangan sampai hari ini kita demo memperjuangkan rakyat, tapi besok setelah lulus kuliah justru jadi pengangguran,” tegasnya.
DPRD Kalteng menyarankan agar perwakilan mahasiswa, OKP, dan Pemerintah Provinsi segera duduk bersama untuk membedah empat sektor utama. Sektor tersebut meliputi percepatan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, akses kesehatan, serta perlindungan tenaga kerja lokal secara konkret.
Keterlibatan mahasiswa dalam ruang dialog resmi diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi program pembangunan yang sedang berjalan. Dewan berkomitmen untuk memastikan setiap kesepakatan dalam audiensi nantinya masuk dalam skema pengawasan legislatif.