PALANGKA RAYA — Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah mendalami berbagai komponen PAD untuk memastikan target penerimaan sesuai potensi yang bisa direalisasikan. Pembahasan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan PAD.
Subandi menegaskan perencanaan pendapatan harus diperhitungkan dengan cermat agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah. Menurutnya, proyeksi penerimaan perlu memiliki dasar perhitungan yang jelas sebelum dijadikan acuan penyusunan belanja.
Dari 12 OPD, Kemampuan Penuhi Target Tidak Merata
Pemerintah kota menugaskan 12 OPD untuk memungut PAD. Subandi menyebut kemampuan setiap OPD dalam memenuhi target pendapatan tidak selalu sama.
"Dari 12 OPD yang ditugaskan memungut PAD, ada yang optimistis dengan targetnya, tetapi ada juga yang masih melihat kondisi di lapangan," ujarnya di Palangka Raya, Senin.
Perbedaan kemampuan tersebut perlu diperhitungkan agar perencanaan pendapatan dan belanja daerah tidak berjalan dengan asumsi yang berbeda. DPRD masih melakukan pembahasan dengan OPD terkait untuk melihat potensi pendapatan yang tersedia.
Mengapa Sinkronisasi PAD dan Belanja Jadi Kunci
Subandi menekankan target yang disusun harus memiliki dasar perhitungan, bukan sekadar angka di atas kertas. Sinkronisasi diharapkan menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih terukur dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Perencanaan pendapatan harus diperhitungkan dengan cermat agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah," katanya.
Pembahasan pendapatan menjadi salah satu fokus Banggar DPRD bersama TAPD dalam penyusunan RAPBD 2027. DPRD terus mendalami komponen PAD untuk memastikan target penerimaan realistis.
"Kami ingin angka pendapatan yang ditetapkan benar-benar realistis dan bisa dipertanggungjawabkan," demikian Subandi.
