KUALA KURUN — Langkah Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mendatangi kantor PT MSAL bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang bersama Wakapolres Gumas Kompol Herbert Perluhutan Simanjuntak dan tim investasi untuk menindaklanjuti hasil mediasi antara Pemkab Gumas dan perusahaan, sekaligus memastikan kesediaan manajemen memisahkan hak guna usaha (HGU) kebun inti dan kebun plasma.
Pemisahan HGU itu menyangkut lahan yang dikelola masyarakat melalui Koperasi Takaras Handep Hapakat. Menurut Jaya, perusahaan sudah menyatakan kesediaannya dalam mediasi sebelumnya.
SK Pengawasan Jadi Syarat Beroperasi Kembali
Pada pertemuan di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Jaya menyerahkan SK Bupati tentang Pengawasan Berinvestasi kepada manajemen PT MSAL. Dokumen itu membuka jalan bagi perusahaan untuk menjalankan lagi aktivitas usaha perkebunan.
Namun izin beroperasi kembali tidak datang tanpa syarat. Perusahaan tetap berada dalam pengawasan Pemkab Gumas sampai seluruh kewajibannya kepada masyarakat tuntas.
"Kami akan terus melakukan pemantauan sampai perusahaan benar-benar memenuhi seluruh kewajibannya kepada masyarakat," tegas Jaya.
Pemisahan HGU untuk Perkuat Posisi Koperasi Plasma
Pemisahan HGU dipandang sebagai cara memastikan hak koperasi plasma terpenuhi. Jaya menyebut langkah itu sekaligus memperkuat posisi koperasi di hadapan perusahaan.
Ia juga berterima kasih atas itikad baik manajemen PT MSAL yang berkomitmen memisahkan HGU kebun inti untuk kebun plasma yang dikelola masyarakat melalui koperasi.
"Kami kembali ke PT MSAL untuk menindaklanjuti hasil rapat mediasi dan memastikan kesediaan serta komitmen perusahaan dalam pemisahan HGU," ujar Jaya.
Kewajiban Perusahaan Perkebunan di Gunung Mas
Jaya menegaskan setiap perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas wajib memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat. Aturan itu berlaku tanpa pengecualian.
Pengawasan yang dijalankan Pemkab Gumas akan diarahkan agar komitmen yang disepakati dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi warga dan anggota koperasi plasma, realisasi pemisahan HGU menjadi penentu apakah kesepakatan itu berjalan di atas kertas atau berdampak langsung pada pengelolaan kebun mereka.
