KALIMANTAN TENGAH — Empat badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi masih bergulat dengan struktur keuangan yang timpang. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, seluruh emiten BUMN Karya mencatatkan liabilitas yang menggerus hampir keseluruhan nilai asetnya.
Kondisi terparah terjadi di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Perusahaan bersandi saham WIKA ini mengantongi aset Rp48,95 triliun, tetapi beban utangnya mencapai Rp48,82 triliun. Artinya, rasio utang terhadap aset menyentuh 99,73%.
Utang WIKA Hampir Menyamai Jumlah Asetnya
Artinya, hampir tidak ada ruang tersisa dari aset WIKA yang benar-benar bersih dari kewajiban. Setiap Rp100 aset yang dimiliki, Rp99,73 di antaranya sudah terikat utang.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyusul dengan posisi yang tak kalah berat. Emiten berkode WSKT ini mencatatkan aset Rp68,08 triliun dengan total liabilitas Rp66,53 triliun. Rasio utangnya mencapai 97,72%.
PTPP dan Adhi Karya Masih di Bawah 90%
Dua emiten lain masih relatif lebih longgar. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) membukukan aset Rp43,36 triliun dengan utang Rp38,99 triliun, atau setara 89,91% dari total aset.
Sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi yang paling sehat di antara empat perusahaan. Asetnya tercatat Rp27,53 triliun, dengan beban liabilitas Rp24,21 triliun atau 87,96%.
Apa Arti Angka Ini bagi Proyek dan Investor?
Tingginya rasio utang ini bukan sekadar catatan akuntansi. Bagi investor, angka ini menjadi indikator seberapa besar risiko perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas atau gagal memenuhi kewajiban jangka pendek.
Dalam industri konstruksi, struktur modal yang didominasi utang kerap membuat pengembangan proyek baru bergantung pada pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Ketika beban bunga membengkak, ruang untuk ekspansi dan pengadaan kontrak baru semakin sempit.
Kondisi ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai pemegang saham. Sejumlah skema penyelamatan, termasuk restrukturisasi utang dan suntikan modal negara, kerap menjadi langkah yang ditempuh untuk menjaga keberlangsungan proyek infrastruktur strategis. Hingga akhir semester I 2026, belum ada tanda-tanda perbaikan signifikan dari tren rasio utang ini, meski masing-masing perusahaan telah menjalankan program efisiensi.
Keempat BUMN Karya tersebut merupakan kontraktor utama proyek-proyek besar pemerintah, seperti jalan tol, bendungan, hingga kereta cepat. Jika tekanan keuangan berlanjut, kelancaran pembangunan infrastruktur nasional berpotensi ikut terdampak.
