SAMPIT — Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur menegaskan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, TNI, Polri, dan relawan. Dunia usaha dinilai memiliki sumber daya serta peralatan yang dapat dikerahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran di musim kemarau.
"Seluruh perusahaan kami harapkan segera mengerahkan personel maupun armada yang dimiliki untuk membantu upaya pemadaman karhutla di wilayah Kabupaten Kotim," kata Rudianur di Sampit, Selasa.
Perusahaan Diminta Perkuat Patroli di Wilayah Konsesi
Menurut Rudianur, keterlibatan perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama melindungi masyarakat dan lingkungan. Ia meminta perusahaan tidak hanya fokus menjaga aset sendiri, tetapi juga berkontribusi menangani kebakaran yang dampaknya meluas.
Perusahaan diminta meningkatkan patroli rutin dan memperketat pemantauan di titik-titik rawan terbakar. Seluruh personel juga harus siaga selama status tanggap darurat masih berlaku.
"Perusahaan jangan hanya berfokus menjaga asetnya sendiri, tetapi juga harus berkontribusi dalam penanganan karhutla yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan," ujarnya.
Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang Lalai Jaga Konsesi?
Rudianur mengingatkan setiap perusahaan memiliki kewajiban menjaga area konsesi agar terbebas dari kebakaran. Kelalaian dapat berujung pada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski kewenangan pemberian sanksi berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi jika perusahaan abai terhadap wilayah konsesinya. Bentuk sanksi bervariasi, mulai dari administratif hingga kemungkinan pencabutan izin usaha.
"Kalau kawasan konsesinya terbakar tentu ada konsekuensi. Pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat apabila perusahaan dinilai tidak serius menjaga wilayah kerjanya," lanjut Rudianur.
Kolaborasi Kunci Tekan Luas Area Terbakar
Rudianur berharap seluruh unsur memperkuat koordinasi selama masa tanggap darurat berlangsung. Langkah ini dinilai penting agar kebakaran segera dikendalikan sebelum meluas ke kawasan lain.
"Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk menekan luas area yang terbakar sekaligus meminimalkan dampak karhutla terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kelestarian lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur," demikian Rudianur.
