MUARA TEWEH — Anggota DPRD Barito Utara, H Suparjan Efendi, mendorong pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 yang direncanakan oleh Bagian Organisasi Setda setempat. Ia menilai langkah ini krusial untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik berjalan di mata warga.
Evaluasi Pelayanan Berbasis Suara Warga
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, SKM bukan sekadar agenda administratif. Data yang terkumpul bisa menjadi pijakan untuk membenahi berbagai sektor layanan, dari administrasi kependudukan hingga pelayanan kesehatan dasar.
“Pelaksanaan SKM ini sangat baik karena dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelayanan publik. Dengan adanya masukan langsung dari masyarakat, tentu pelayanan ke depan bisa semakin baik,” kata H Suparjan Efendi, Senin (11/5/2026).
Tiga Aspek yang Harus Dibenahi
H Suparjan menyoroti tiga hal yang perlu menjadi perhatian instansi pelayanan di Barito Utara. Pertama, kecepatan dan kemudahan akses administrasi. Kedua, kedisiplinan aparatur di lapangan. Ketiga, transparansi prosedur agar warga tidak kebingungan mengurus dokumen.
“Pelayanan kepada masyarakat harus terus dibenahi, baik dari sisi administrasi, kedisiplinan aparatur maupun kemudahan akses layanan. Masyarakat tentu berharap pelayanan yang diberikan semakin profesional dan responsif,” ujarnya.
Kampus Dilibatkan Jaga Objektivitas Survei
Satu hal yang diapresiasi H Suparjan adalah rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan survei. Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal akan menjaga hasil SKM tetap independen dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kolaborasi dengan pihak kampus sangat baik agar hasil survei benar-benar objektif dan bisa menjadi bahan evaluasi yang tepat bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Pelaksanaan SKM 2026 dijadwalkan berlangsung di seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara. Hasilnya nanti akan menjadi dasar penyusunan kebijakan perbaikan layanan pada tahun anggaran berikutnya.
