SAMPIT — Donny Damara mengaku sudah menyetorkan modal Rp150 juta dan mengirim satu unit excavator ke lokasi pekerjaan, tetapi pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah dijalankan belum diterima. Ia menempuh jalur hukum setelah upaya penagihan secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil.
Proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pekerjaan itu ditujukan untuk pengendalian banjir di kawasan perkotaan, dengan PT Loeh Raya Perkasa tercatat sebagai pelaksana pada papan proyek.
Persoalan bermula dari pertemuan pada 18 Juni 2026 di lokasi proyek. Donny mengaku bertemu dua orang yang disebut memiliki keterkaitan dengan PT Loeh Raya Perkasa, yakni RFD yang disebut sebagai direktur dan MS alias Y selaku pengurus lapangan.
Dalam pertemuan itu, Donny ditawari kerja sama permodalan dengan janji keuntungan yang pembayarannya dikaitkan dengan pencairan termin proyek. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan transfer uang.
Pada 29 Juni 2026, Donny mentransfer Rp100 juta untuk kebutuhan pembelian cor beton. Tiga hari berselang, 2 Juli 2026, ia kembali menyetor Rp50 juta sehingga total modal yang diserahkan mencapai Rp150 juta.
Selain modal tunai, Donny menyediakan satu unit excavator Hitachi PC 210 Long Arm yang mulai didatangkan ke lokasi pekerjaan pada 4 Juli 2026. Pengadaan tanah timbunan untuk kebutuhan proyek juga disebut telah selesai dikirim.
Menurut Donny, seluruh kewajiban dari pihaknya sudah dijalankan. Namun haknya atas pembayaran tak kunjung dipenuhi meski pekerjaan berjalan.
"Modal sudah masuk, alat sudah kerja, tanah urug juga sudah selesai dikirim. Tapi sampai hari ini hak saya belum dibayar," kata Donny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Total tagihan yang disebut belum dibayar mencapai Rp577,28 juta. Nilai itu mencakup modal kerja, sewa excavator, hingga pengadaan tanah timbunan.
Donny telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada kepolisian pada 19 Oktober 2026. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana dalam kerja sama pekerjaan tersebut.
Laporan itu menyasar dugaan penipuan dan penggelapan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun dari pihak PT Loeh Raya Perkasa mengenai laporan tersebut.
Proyek drainase senilai Rp18,22 miliar dari APBN 2026 itu menjadi latar sengketa pembayaran antara pengusaha alat berat dan pihak pelaksana. Penanganan laporan oleh kepolisian akan menentukan langkah hukum berikutnya.