KUALA KURUN — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gunung Mas, Hendra Surya, menyatakan dana persiapan pilkades telah masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026.
"Untuk anggaran persiapan pilkades di tahun 2026 ini telah dianggarkan sebesar Rp1 miliar, melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan," kata Hendra Surya di Kuala Kurun.
Pemilihan kepala desa serentak gelombang II dijadwalkan berlangsung pada 2027, mengikuti berakhirnya masa jabatan kepala desa di 59 desa peserta pada Februari tahun tersebut.
Anggaran Rp1 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah pos kegiatan. Mulai dari sosialisasi ke desa-desa peserta, bimbingan teknis bagi panitia pemilihan, honor dan operasional panitia, penyusunan peraturan daerah, hingga pengadaan sejumlah peralatan kerja.
Panitia pelaksanaan pilkades juga telah terbentuk secara berjenjang, dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Hendra menegaskan anggaran untuk tahap pelaksanaan pada 2027 belum dianggarkan. Namun nilainya dipastikan lebih besar karena cakupan kebutuhannya jauh lebih luas.
Pos belanja tahap pelaksanaan nanti mencakup logistik pilkades seperti surat suara, distribusi, monitoring dan pengamanan, honor serta operasional panitia, hingga pembekalan bagi kepala desa terpilih.
DPMD Gunung Mas tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pilkades 2027. Penyusunannya menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai acuan utama.
Permendagri tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa. Materi Raperda Pilkades Kabupaten Gunung Mas akan mengacu pada regulasi itu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Gunung Mas, Inda Setio Wahono, merinci 59 desa peserta pilkades serentak gelombang II tersebar di 12 kecamatan yang terbagi dalam tiga zona.
"Tahapan pilkades serentak gelombang II saat ini tengah dipersiapkan di seluruh desa peserta, agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata Inda.
Dengan persiapan yang dimulai sejak 2026, seluruh desa peserta diharapkan siap menyambut tahapan pelaksanaan pada 2027 tanpa kendala administratif maupun teknis.