PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan pembangunan depo bahan bakar minyak (BBM) baru untuk memperkuat ketahanan energi di wilayah timur. Langkah ini dinilai mendesak mengingat luas wilayah Bumi Tambun Bungai yang mencapai satu setengah kali Pulau Jawa, sehingga beban distribusi saat ini dianggap tidak lagi ideal.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat menggelar pertemuan strategis dengan manajemen PT Pertamina di Istana Isen Mulang, Sabtu (9/5/2026) malam. Dalam pertemuan yang turut dihadiri unsur Forkopimda tersebut, Pemprov menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur energi agar tidak terjadi disparitas harga maupun stok antarwilayah.
Selama ini, skema distribusi BBM di Kalimantan Tengah terbagi ke dalam tiga zona utama, yakni barat, tengah, dan timur. Namun, ketersediaan fasilitas penyimpanan atau depo Pertamina saat ini hanya terkonsentrasi di wilayah tengah dan barat saja.
Kondisi geografis yang luas membuat wilayah timur Kalteng berada dalam posisi rentan. Tanpa adanya depo mandiri, pasokan BBM untuk kabupaten-kabupaten di sisi timur harus mengambil kuota dari zona tengah yang lokasinya cukup jauh.
“Kalimantan Tengah ini ada tiga zona, yakni barat, tengah, dan timur,” kata Agustiar Sabran di hadapan manajemen Pertamina.
Berdasarkan data teknis, depo Pertamina yang beroperasi saat ini berada di Kabupaten Pulang Pisau untuk melayani zona tengah. Sementara itu, kebutuhan di zona barat dilayani oleh fasilitas penyimpanan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.
Ketergantungan zona timur terhadap depo di Pulang Pisau memberikan beban ganda pada fasilitas tersebut. Pasalnya, depo di Pulang Pisau juga berfungsi sebagai penyangga utama kebutuhan energi di ibu kota provinsi, Palangka Raya.
“Kami mohon dorongan agar depo dibangun minimal satu lagi untuk zona timur,” ujar Agustiar menekankan pentingnya penambahan fasilitas tersebut.
Pemprov Kalteng berharap Pertamina segera melakukan kajian teknis untuk menentukan titik lokasi pembangunan depo baru di zona timur. Kehadiran infrastruktur ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh armada tangki BBM dan mengurangi risiko keterlambatan pasokan akibat kendala cuaca atau infrastruktur jalan.
Dengan terpangkasnya rantai distribusi, masyarakat di pelosok Kalimantan Tengah diharapkan bisa merasakan akses energi yang lebih stabil. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan keadilan sosial melalui ketersediaan energi yang merata di seluruh pelosok provinsi.
Melalui penguatan ketahanan stok di zona timur, stabilitas harga BBM di tingkat pengecer diharapkan lebih terjaga. Hal ini sekaligus menjadi antisipasi jangka panjang terhadap lonjakan permintaan energi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Tengah.