PALANGKA RAYA — Angka inflasi di Kalimantan Tengah kini menjadi perhatian serius setelah tercatat menempati urutan ketujuh tertinggi secara nasional. Berdasarkan data terbaru, inflasi di provinsi ini menyentuh angka 3,66 persen, atau masih berada di atas rata-rata nasional.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan bahwa stabilitas harga bahan pokok menjadi prioritas utama yang harus dikawal ketat. Pemerintah provinsi berkomitmen meningkatkan intervensi pasar agar tren kenaikan harga tidak menggerus kesejahteraan warga.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kalteng telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menstabilkan harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Salah satu fokus utamanya adalah penyelenggaraan pasar murah secara masif di berbagai titik strategis kabupaten dan kota.
Selain pasar murah, pemerintah akan memperketat pemantauan harga rutin di pasar-pasar tradisional. Penguatan jalur distribusi logistik antardaerah juga menjadi poin krusial untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang yang sering kali memicu lonjakan harga mendadak.
Yuas Elko menekankan pentingnya sinergi kolektif dalam menghadapi tantangan ekonomi ini. "Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Palangka Raya, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah daerah tidak bergerak sendiri dalam menjaga ketersediaan pasokan. Kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait akan ditingkatkan guna menjamin stok kebutuhan pokok tetap aman di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk daerah pelosok.
Intervensi yang terukur dan berkelanjutan diharapkan mampu membawa angka inflasi Kalteng kembali ke level yang lebih rendah. "Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok," tambah Yuas.
Selain fokus pada pengendalian harga, pertemuan yang dipimpin secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri tersebut juga membahas penguatan basis ekonomi daerah melalui Sensus Ekonomi 2026. Pendataan ini dianggap vital untuk memetakan potensi dan tantangan ekonomi lokal secara akurat.
Pemprov Kalteng juga mendorong percepatan penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk UMKM lokal sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen di Kalimantan Tengah.