Pencarian

OJK-BI Wajibkan Sengketa Keuangan Lewat LAPS-SK Sebelum ke Pengadilan

Senin, 16 November 2026 • 14:09:01 WIB
OJK-BI Wajibkan Sengketa Keuangan Lewat LAPS-SK Sebelum ke Pengadilan
OJK dan BI meneken Juklak Bersama yang mewajibkan sengketa keuangan melalui LAPS-SK sebelum ke pengadilan.

KALIMANTAN TENGAH — Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia meneken Petunjuk Pelaksanaan Bersama yang mewajibkan konsumen jasa keuangan menempuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebelum membawa sengketa perdata ke pengadilan. Cakupan mekanisme diperluas hingga sengketa yang melibatkan penyelenggara sistem pembayaran. Aturan anyar ini mengubah alur pengaduan yang sebelumnya bisa langsung berujung di meja hijau.

Penandatanganan Juklak Bersama OJK dan BI mengatur tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa, mencakup aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan mekanisme baru ini menutup celah konsumen mengadu berulang kali ke berbagai institusi.

Alur Baru: IDR Dulu, Baru LAPS-SK, Pengadilan Jadi Pilihan Terakhir

Konsumen tetap harus menyampaikan pengaduan ke penyelenggara jasa keuangan lewat mekanisme internal dispute resolution (IDR). Bila kesepakatan tak tercapai, pengaduan dialihkan ke LAPS-SK, dan penyelenggara jasa keuangan wajib mengikuti proses tersebut.

Perbedaan mendasar dengan mekanisme lama terletak pada posisi pengadilan. Sebelumnya, konsumen yang gagal sepakat di IDR bisa langsung membawa perkara perdata ke pengadilan. Kini jalur itu harus dilewati lebih dulu melalui LAPS-SK.

"Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Mediator hingga Adjudikator Independen Bersertifikat

Proses penyelesaian sengketa melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan standar sesuai ketentuan. LAPS-SK berperan sebagai fasilitator dalam keseluruhan proses.

Dicky menegaskan konsumen tidak perlu lagi berpindah dari satu pintu ke pintu lain untuk mengadu. Beban pengaduan yang selama ini redundan ke BI, OJK, dan penyelenggara jasa keuangan sekaligus diharapkan berkurang dengan satu jalur terpadu.

"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," ujarnya.

Transaksi Digital Makin Berlapis, Siapa Bertanggung Jawab?

Penguatan mekanisme ini menyasar kompleksitas layanan keuangan digital. Satu transaksi kini bisa melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi sekaligus.

Rantai pihak yang panjang itu membuat konsumen kerap kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika transaksi bermasalah. OJK mendorong penyelenggara jasa keuangan memperkuat penanganan pengaduan internal dan memastikan akses penyelesaian sengketa yang jelas bagi konsumen.

Apa Artinya bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Bagi industri, kewajiban mengikuti proses LAPS-SK menambah beban kepatuhan yang harus disiapkan secara operasional. Penyelenggara jasa keuangan perlu memastikan tim penanganan pengaduan internal bekerja sesuai standar, karena kegagalan mencapai kesepakatan di IDR akan berlanjut ke forum yang mengikat.

Juklak Bersama juga mengatur koordinasi pengenaan sanksi dan perintah tertulis, memberi OJK dan BI ruang menindak penyelenggara yang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa. Bagi konsumen, implikasinya adalah kepastian jalur dan berkurangnya biaya perkara di pengadilan.

Bagian dari GEBER PK 2027

Penguatan LAPS-SK menjadi salah satu langkah dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar: Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action. Dicky menegaskan upaya ini merupakan bagian dari pembangunan perlindungan konsumen terintegrasi di tengah makin kompleksnya layanan keuangan digital.

Follow kabarpalangkaraya.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks