Pencarian

Kepala Desa di Katingan Diminta Cermat Kelola APBDes, Kadis PMD Ingatkan Risiko Hukum karena Ketidaktahuan Aturan

Minggu, 15 November 2026 • 11:02:31 WIB
Kepala Desa di Katingan Diminta Cermat Kelola APBDes, Kadis PMD Ingatkan Risiko Hukum karena Ketidaktahuan Aturan
Kepala Dinas PMD Katingan Ponny Natalia meminta kepala desa memahami regulasi sebelum mengeksekusi program APBDes.

KASONGAN — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan Ponny Natalia meminta para kepala desa tidak mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi ketentuan pengelolaan keuangan desa yang belum dipahami. Arahan tersebut disampaikan sebagai pengingat agar seluruh penggunaan anggaran desa tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Menurut Ponny, pemahaman regulasi menjadi kunci utama sebelum kepala desa mengeksekusi program yang bersumber dari APBDes. Regulasi yang dimaksud mencakup undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, hingga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Ketidaktahuan Bukan Alasan Mengabaikan Aturan

Ponny menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap aturan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap kepala desa dituntut memahami dasar hukum sebelum membelanjakan anggaran.

"Semua kepala desa harus memahami aturan, mulai dari undang-undang, perda, peraturan pemerintah, sampai juklak dan juknis pengelolaan keuangan desa," tegas Ponny di Kasongan.

Jika ada ketentuan yang menimbulkan keraguan, kepala desa diminta berkonsultasi dengan instansi terkait. Dinas PMD Katingan menyatakan siap membuka diri untuk membantu mencari solusi atas persoalan teknis yang dihadapi pemerintah desa.

"Jika ada yang tidak jelas bisa berkonsultasi. Kami siap membuka diri untuk mencari solusi," ujarnya.

Pengawasan APBDes Melibatkan Inspektorat hingga BPK

Pengelolaan APBDes berada dalam pengawasan dan pemeriksaan sejumlah lembaga, mulai dari Inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi berwenang lainnya. Pengawasan itu menuntut setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dijalankan secara tertib.

Tahapan yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Ponny meminta kepala desa memastikan tidak ada prosedur administrasi dan teknis yang dilewati dalam proses tersebut.

Ia mengingatkan agar kepala desa tidak sampai berhadapan dengan persoalan hukum hanya karena tidak memahami aturan atau mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. "Jangan sampai berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan," pesannya.

Setiap Rupiah APBDes Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Ponny berharap seluruh kepala desa di Kabupaten Katingan lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran desa. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa bukan sekadar soal bagaimana anggaran dibelanjakan. Yang tak kalah penting adalah bagaimana setiap penggunaan anggaran memenuhi aturan dan mampu dipertanggungjawabkan di hadapan lembaga pengawas.

Follow kabarpalangkaraya.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: enewskalteng.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks