KALIMANTAN TENGAH — Pakar keamanan siber Ardi Sutedja mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Anti Spionase dan Anti Propaganda untuk menutup celah hukum terhadap operasi intelijen asing di ruang digital. Usulan Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) itu muncul di tengah sorotan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini dinilai krusial karena UU ITE dan hukum pidana konvensional belum menjangkau ancaman spionase modern.
Ardi menilai kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan ancaman spionase digital. Operasi intelijen modern tidak lagi terbatas pada penyadapan komunikasi, tetapi juga mencakup intersepsi aliran data, pencurian informasi strategis, hingga manipulasi informasi lintas negara.
Menurut Ardi, hukum pidana konvensional maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki keterbatasan dalam menjangkau karakter ancaman tersebut. Keterbatasan inilah yang membuat wacana regulasi khusus semakin mendesak.
Mengapa UU ITE Dianggap Belum Cukup
Ardi menyoroti bahwa spionase digital bekerja lintas batas dan melibatkan aktor negara. Pola operasinya bergeser dari penyadapan murni ke manipulasi informasi yang menyasar opini publik.
Dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET, Ardi menyebut momentum pengesahan RUU Anti Spionase dan Anti Propaganda kini menemukan urgensinya. "Di sinilah wacana pengesahan RUU Anti Spionase dan Anti Propaganda menemukan momentum dan urgensi strategisnya," ujar Ardi.
Regulasi tersebut dinilai perlu mendefinisikan ulang batas-batas spionase. Tujuannya agar aturan mampu menjangkau operasi intelijen di ruang digital, termasuk Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.
Usulan Fusion Center Lintas Lembaga
Selain aspek penindakan, Ardi mengusulkan agar RUU Anti Spionase memberi landasan pembentukan pusat koordinasi intelijen lintas sektor atau fusion center. Pusat ini akan mengintegrasikan kewenangan dan kemampuan investigasi Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, serta Polri.
Dengan mekanisme tersebut, pertukaran informasi ancaman antarlembaga diharapkan berjalan lebih efektif. Deteksi terhadap indikasi operasi spionase juga bisa dilakukan sebelum menyasar objek strategis negara.
Ardi menegaskan regulasi anti-spionase tidak seharusnya berdiri sendiri. Ia mengusulkan aturan itu menjadi bagian dari skema Triangulasi Kedaulatan Digital Nasional bersama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
Tiga Pilar Kedaulatan Digital
Dalam konsep triangulasi tersebut, UU PDP berfungsi melindungi data pribadi. RUU KKS memperkuat keamanan infrastruktur digital vital, sedangkan RUU Anti Spionase diarahkan untuk menangani operasi intelijen asing.
Ketiga instrumen diharapkan saling melengkapi melalui pertukaran informasi intelijen ancaman secara real-time. Ardi menilai penguatan regulasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan deteksi dan koordinasi antarlembaga.
Tujuannya agar pertahanan siber Indonesia tidak hanya berfokus pada penanganan insiden setelah terjadi. Pendekatan preventif menjadi kunci menghadapi operasi proksi yang menargetkan tokoh sentral maupun ruang publik.
Ardi mencontohkan mekanisme transparansi administratif ala Foreign Agents Registration Act (FARA) milik Amerika Serikat sebagai opsi yang bisa diadopsi. "Indonesia dapat mengadopsi mekanisme transparansi administratif ala Foreign Agents Registration Act (FARA) milik Amerika Serikat yang disesuaikan ke dalam RUU Spionase," pungkasnya.
Dorongan ICSF menambah tekanan publik terhadap DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU Anti Spionase. Bagi pelaku industri digital, kepastian regulasi ini menentukan iklim investasi di sektor keamanan siber dan perlindungan data dalam negeri.
