SAMPIT — Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 10 keluarga penerima, sementara total penerima KHBS di Kecamatan Cempaga mencapai 312 keluarga. Penyerahan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cempaga, disaksikan Wakil Bupati Kotim Irawati, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Selain kartu bantuan, Pemkab Kotim membagikan 50 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Paket berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir itu menyasar warga yang belum terakomodasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Apa Itu Kartu Huma Betang Sejahtera
KHBS merupakan program bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digagas Gubernur Agustiar Sabran. Program ini mengintegrasikan sejumlah bentuk bantuan bagi masyarakat prasejahtera, mencakup bantuan pangan, tunai, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Penetapan penerima manfaat mengacu pada DTSEN serta hasil verifikasi kondisi masyarakat di lapangan. "Kami juga memberikan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng dan gula pasir untuk membantu terutama warga kita yang memang kategori tidak mampu," kata Halikinnor.
Total Penerima di Cempaga Capai 1.328 Kepala Keluarga
Camat Cempaga Agustiawany menyebut penyaluran tahap ini menambah daftar penerima di wilayahnya. "Pada pembagian sebelumnya juga sudah disalurkan kepada 1.016 KK, sehingga total penerima KHBS di Kecamatan Cempaga mencapai 1.328 KK," ujarnya.
Meski demikian, masih ada warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan tetapi belum masuk data penerima. Penyebabnya beragam, mulai dari persoalan administrasi hingga ketidaksesuaian data kependudukan.
Salah satu temuan di lapangan adalah kartu keluarga yang belum diperbarui. Anggota keluarga yang sudah bekerja masih tercatat dalam satu KK bersama orang tuanya, sehingga penilaian tingkat kesejahteraan keluarga menjadi keliru.
NIK Terindikasi Terhubung Pinjaman dan Judi Daring
Pihak kecamatan juga menemukan anomali data kependudukan. Sejumlah nomor induk kependudukan terindikasi terhubung dengan aktivitas pinjaman daring maupun judi daring, sehingga status ekonominya tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya.
Agustiawany mengimbau pemerintah desa melakukan pendataan ulang secara by name by address. Data yang tidak sesuai akan diperbaiki melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar penyaluran bantuan berikutnya lebih tepat sasaran.
Halikinnor meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan dan Dinas Kesehatan. Fokusnya mendata warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif atau belum terdaftar agar bisa ditindaklanjuti sesuai persyaratan.
"Saya mengintruksikan camat, lurah, kepala desa, serta ketua RT dan RW agar aktif memantau kondisi masyarakat," kata Halikinnor. Pemantauan itu diperlukan supaya warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewatkan dalam pendataan.
Erfina: Bantuan Tambah Modal Jualan Kue
Salah satu penerima, Erfina, mengaku baru pertama kali mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Perempuan itu sehari-hari berjualan kue keliling kampung dengan penghasilan tidak menentu.
Keterbatasan fisik pada kakinya serta kondisi suami yang kerap sakit membuat hasil penjualan kue menjadi tumpuan keluarga, termasuk untuk membiayai pendidikan anak. Erfina berencana memakai bantuan tersebut untuk menambah modal usaha.
"Penghasilan sehari-hari tidak menentu, habis untuk biaya anak sekolah. Makanya, saya berterima kasih sekali kepada Gubernur karena sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya.
