MUARA TEWEH — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menyampaikan hal itu di hadapan pejabat saat kunjungan kerja ke Muara Teweh. Ia menilai pemerintah perlu memahami dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.
Menurut Edi, pejabat tidak boleh menjaga jarak dengan warga. Komunikasi terbuka disebutnya sebagai kunci agar pemerintah bisa menangkap persoalan riil di lapangan.
Layanan Terbaik Jadi Perintah Utama
Edi menekankan tugas kepala daerah tidak berhenti pada urusan pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan kepada masyarakat disebutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran pemerintah.
"Para pejabat itu harus memberikan layanan terbaik, maksimalkan. Tugas Pak Bupati bukan hanya mengurusi pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga masyarakat," ujarnya.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan di daerah menjadikan pelayanan sebagai prioritas. Respons cepat terhadap keluhan warga dinilai sebagai indikator keberhasilan pemerintah di tingkat lokal.
Media Sosial Diminta Tidak Jadi Pemicu Perpecahan
Perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin cepat turut menjadi perhatian Edi. Ia meminta masyarakat bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar.
Kritik maupun informasi di media sosial, menurutnya, tidak boleh serta-merta menjadi pemicu perpecahan. Pemerintah dan masyarakat diminta tetap mengedepankan gotong royong serta solidaritas daerah.
"Kita harus betul-betul bersama menjunjung tinggi solidaritas kabupaten untuk bisa mengatasi daerah kita. Tidak ada orang lain kecuali kita," pungkasnya.
Solidaritas Jadi Kunci Pembangunan Daerah
Edi menempatkan solidaritas sebagai modal utama menghadapi persoalan daerah. Menurutnya, tanpa kebersamaan antara pemerintah dan warga, berbagai program pembangunan sulit dirasakan manfaatnya secara merata.
Kunjungan ke Muara Teweh menjadi bagian dari rangkaian peninjauan kerja Wagub di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pesan yang sama ia sampaikan agar pejabat daerah tidak terjebak pada rutinitas administratif semata.
Pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng kini menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, seiring bertambahnya kebutuhan warga akan layanan publik yang cepat dan transparan.
