PALANGKARAYA — Prestasi ini diraih setelah BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar label, melainkan bentuk penilaian bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Apa Makna Opini WTP ke-11 Bagi Barito Utara?
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. "Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujarnya.
BPK Beri Rekomendasi, Bukan Cari Kesalahan
Dodik Achmad Akbar menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. "Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang terus mampu mempertahankan opini WTP. Ke depan, kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tambahnya.
Pemerintah daerah diingatkan untuk tetap menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Shalahuddin pun menegaskan pihaknya telah menyusun action plan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi sesuai batas waktu yang ditentukan. "Saya akan memantau langsung progresnya karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama," tegasnya.
Bukan Sekadar Prestasi, Tapi Amanah untuk Masyarakat
Bupati Shalahuddin menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. "Yang terpenting adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya. Ia berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Katingan. Secara keseluruhan, ketiga daerah tersebut dinilai telah menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku. Dengan diraihnya opini WTP ke-11 berturut-turut, Pemkab Barito Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
