PALANGKA RAYA — Hubungan struktural antara penyelenggara survei dan salah satu kandidat rektor menjadi sorotan utama dalam dinamika pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026-2030. Bismar Harris Sastriawan, yang tercantum sebagai kontak dan pendiri lembaga IN DEPTH POLITICS, diketahui menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPR. Atasan langsungnya adalah Dekan FISIP, Prof. Bhayu Rhama, yang saat ini terdaftar sebagai calon rektor.
Konflik Kepentingan di Balik Riset Publik
Kejanggalan ini bermula dari kop surat lembaga survei yang mencantumkan nomor telepon milik Bismar Harris Sastriawan. Dalam konfirmasi tertulis melalui WhatsApp, Bismar membenarkan nomor tersebut miliknya dan mengakui dirinya sebagai pendiri lembaga riset itu. Namun, ia enggan menjawab secara gamblang soal potensi benturan kepentingan dengan kandidat rektor yang merupakan atasan langsungnya.
"Bersama munculnya persepsi publik yang ada, membuka pemahaman kami di tim mengenai potensi benturan kepentingan, dan tim sangat-sangat menghormati persepsi publik yang ada," ujar Bismar dalam keterangan tertulisnya.
Klaim 88,32 Persen dan Gelombang Protes
Survei IN DEPTH POLITICS sebelumnya merilis temuan yang menyebutkan bahwa 88,32 persen responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan rektor UPR. Temuan ini langsung memicu gelombang protes dari tokoh adat Dayak, akademisi, dan alumni kampus. Mereka menilai survei tersebut sebagai alat penggiringan opini publik untuk mendiskreditkan potensi kepemimpinan lokal akademisi Dayak di tanahnya sendiri.
Narasi yang dibangun dari survei itu, menurut para pengkritik, seolah mengabaikan eksistensi dan kelayakan putra daerah untuk memimpin UPR. Kampus yang seharusnya menjadi benteng integritas ilmiah justru terindikasi dijadikan panggung politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu non-Dayak.
Pencabutan Mendadak: Akui Kekurangan Metodologi?
Merespons tekanan publik yang masif, IN DEPTH POLITICS secara mendadak mencabut hasil survei dan menyampaikan permohonan maaf. Langkah ini justru memicu pertanyaan baru: apakah riset tersebut sejak awal tidak berbasis metodologi ilmiah yang murni dan objektif?
Bismar menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan karena tim menyadari keterbatasan dalam penyusunan pertanyaan kuesioner. "Kami sangat menyadari kekurangan kami di tim, bahwa pemahaman tim terhadap penyusunan pertanyaan kuesioner perlu dilakukan evaluasi," katanya. Ia juga menyebut hasil survei sangat dipengaruhi oleh sampel yang terbatas pada waktu potret preferensi tertentu.
Publik menilai, jika survei tersebut valid dan jujur, seharusnya IN DEPTH POLITICS berani mempertahankan hasilnya melalui uji publik yang ilmiah, bukan justru menariknya saat mendapatkan koreksi dari masyarakat.
Desakan Transparansi ke Senat UPR dan Kemendikti Saintek
Surat terbuka yang beredar luas mendesak Senat Universitas Palangka Raya dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menelusuri secara objektif kaitan antara kandidat rektor dengan proses survei yang bermasalah ini. Polemik ini dinilai telah mencederai logika berpikir publik, rasa keadilan masyarakat adat Dayak, serta marwah akademisi di Kalimantan Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Senat UPR dan Kementerian belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan penelusuran tersebut. Publik kampus dan tokoh Dayak berharap proses pemilihan rektor kali ini berjalan transparan dan bebas dari konflik kepentingan yang mencederai integritas akademik.
