SAMPIT — Sidak yang dilakukan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati bersama TPID, Polres, Kejaksaan, dan Bulog justru mengungkap persoalan yang selama ini dikeluhkan warga. Di pangkalan, harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram masih sesuai ketentuan, yakni Rp22.000 per tabung untuk wilayah Kota Sampit. Namun, masalah baru muncul begitu elpiji sampai ke tangan pengecer.
Mengapa Harga Elpiji di Pengecer Bisa Melambung?
Irawati menjelaskan bahwa aturan HET hanya mengikat pangkalan resmi. Begitu pengecer membeli dari pangkalan dengan harga HET, mereka bebas menjual kembali tanpa batasan harga tertinggi maupun terendah. “Di pangkalan semuanya sudah sesuai ketentuan, tetapi ada sedikit temuan yang harus kita benahi, yaitu penjualan di pengecer. Karena di pengecer ini tidak bisa kita awasi, tidak ada regulasi yang mengatur harus dijual berapa,” ujarnya di Sampit.
Celah inilah yang membuat harga elpiji subsidi di masyarakat menjadi sangat beragam dan berpotensi melambung tinggi. “Pengecer membeli ke pangkalan dengan harga HET, tetapi ketika menjual kembali tidak ada ketentuan harga tertinggi maupun terendahnya,” lanjut Irawati.
Stok Aman, Tapi Daya Beli Terancam
Berdasarkan laporan dari Pertamina dan hasil sidak, stok elpiji di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kondisi aman. Bupati Kotim pun telah menginstruksikan TPID untuk turun langsung ke lapangan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan baik. Namun, fokus perhatian pemerintah kini bergeser pada mekanisme penjualan di tingkat eceran yang dinilai menjadi sumber inflasi.
“Kalau menurut Pertamina, stok elpiji aman. Yang menjadi persoalan itu permainan harga di tingkat eceran. Kita tidak punya regulasi mengenai berapa mereka harus menjual. Tidak ada batas harga tertinggi maupun terendah. Ini yang harus kita rapatkan dari hasil turun ke lapangan hari ini,” tegas Irawati.
Wabup menambahkan, tingginya harga elpiji berdampak langsung pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dibiarkan, daya beli warga akan menurun dan berkontribusi pada laju inflasi daerah yang saat ini masuk tiga besar di Kalimantan Tengah.
Apa Langkah Pemkot Selanjutnya?
Irawati mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi distribusi elpiji dan komoditas lainnya. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. “Saya mengajak semuanya bersama-sama mengawasi. Karena bila barang aman dan harga terjangkau, otomatis daya beli masyarakat meningkat sehingga inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikendalikan,” demikian Irawati.
Pemerintah daerah, kata Irawati, akan segera merapatkan hasil temuan ini untuk mencari solusi terhadap celah regulasi di tingkat pengecer. Sidak ini merupakan tindak lanjut rapat TPID dan instruksi Bupati Kotim lantaran inflasi di wilayah setempat meningkat, bahkan menduduki posisi tiga besar di Kalteng.
