Palangka Raya – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan menegaskan siap menindak tegas setiap indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja di wilayah Kalimantan Tengah. Komitmen ini disampaikan dalam forum dialog bersama serikat pekerja dan buruh yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah.
Komitmen Pemberantasan TPPO
Dalam forum tersebut, Kapolda menekankan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik TPPO yang merugikan masyarakat maupun pekerja. "Jika ada indikasi atau laporan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, segera laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Untuk mewujudkan pemberantasan TPPO secara maksimal, Polda Kalimantan Tengah akan membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya. Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan memberantas praktik perdagangan orang, khususnya yang menyasar para pencari kerja dan pekerja rentan.
Pengawasan Kepatuhan Hak Pekerja
Selain menangani TPPO, Kapolda juga merespons aspirasi pekerja terkait masalah perusahaan yang belum memberikan jaminan BPJS Kesehatan kepada pekerjanya. Ia meminta para pekerja untuk tidak ragu melapor apabila menemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap tenaga kerja.
Kapolda menambahkan bahwa apabila perusahaan terus mengabaikan hak pekerja meskipun telah ditegur, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas hingga pencabutan izin usaha. "Apabila tidak ada tindak lanjut, maka izin usahanya bisa dicabut langsung oleh gubernur. Ini bentuk komitmen bersama dalam melindungi hak-hak pekerja," tegasnya.
Dukungan Kesejahteraan Buruh
Kapolda juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kalimantan Tengah. Menurutnya, pekerja memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah. Ia berharap hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah dapat terus berjalan harmonis sehingga tercipta suasana kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.
Ke depan, komitmen perlindungan hak pekerja diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh dan penciptaan ekosistem kerja yang lebih kondusif di Kalimantan Tengah. Dukungan kolaboratif antar institusi menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan pekerja yang efektif dan berkelanjutan.
