PURUK CAHU — Sekda Murung Raya Lynda Kristiane menyoroti besarnya anggaran yang mengalir ke desa setiap tahun. Menurutnya, volume dana itu menuntut kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelolanya, bukan sekadar menerima transfer dari pusat.
Lynda menempatkan APBDes sebagai instrumen yang menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dokumen itu tidak berhenti sebagai kelengkapan administratif di meja kantor desa.
Dalam keterangannya, Senin (16/11/2026), Lynda meminta pemerintah desa disiplin menyusun dan menetapkan APBDes sesuai jadwal. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus menjadi landasan, bukan pelengkap.
"Setiap anggaran harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa juga diminta disiplin dalam menyusun dan menetapkan APBDes sesuai jadwal, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat," kata Lynda.
Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk menertibkan administrasi. Lewat aplikasi itu, kualitas pengelolaan keuangan desa diharapkan ikut naik.
Penggunaan anggaran diminta berorientasi pada kebutuhan warga. Lynda menyebut sejumlah fokus yang mesti diutamakan, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi lokal.
Potensi lokal ditempatkan sebagai pintu masuk kemandirian ekonomi desa. Dengan begitu, belanja desa tidak hanya habis untuk kegiatan seremonial.
Kolaborasi antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dinilai menjadi kunci pembangunan partisipatif. Tanpa keterlibatan warga, perencanaan berisiko tidak menyentuh persoalan yang benar-benar dirasakan di tingkat RT.
Melalui Bimbingan Teknis yang digelar baru-baru ini, peserta diminta aktif berdiskusi dan memperdalam pemahaman teknis bersama narasumber. Bekal itu yang kemudian diharapkan dipraktikkan di masing-masing desa.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya menargetkan tata kelola keuangan desa yang lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel. Ujungnya, pemanfaatan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan menopang pembangunan desa berkelanjutan.