PALANGKA RAYA — Sidang pemeriksaan setempat berlangsung di dua kawasan yang menjadi objek sengketa, yakni Tugu Soekarno dan halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam agenda yang dipimpin Hakim Ketua Sri Hasnawati.
Ahli waris bersama kuasa hukumnya menunjukkan langsung lokasi yang mereka klaim sebagai bagian dari tanah peninggalan keluarga besar Dambung Djaya Angin. Pemeriksaan lapangan menjadi kesempatan bagi penggugat memperlihatkan objek sengketa kepada majelis hakim.
Kuasa hukum ahli waris, M Junaedi Lumban Gaol, menyebut ada dua pegangan utama dalam perkara ini. Pertama, paklaring milik almarhum beserta ahli waris. Kedua, keberadaan 13 makam di kawasan tersebut, termasuk makam Dambung Djaya Angin.
Menurut Junaedi, setelah pemeriksaan lapangan pihaknya akan melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Persoalan ini, katanya, berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merugikan keluarga besar ahli waris.
Ahli waris mempersoalkan belum adanya penyelesaian ganti rugi sejak pembangunan Tugu Soekarno hingga pendirian gedung yang sebelumnya digunakan sebagai Kantor Gubernur Kalteng. Mereka menuntut pembebasan tanah sebesar Rp5 juta per meter persegi untuk kedua objek sengketa.
Total nilai gugatan dalam perkara Nomor 130 di PN Palangka Raya mencapai Rp163 miliar. Angka itu mencakup tuntutan pembebasan tanah dan kerugian akibat dugaan perbuatan melawan hukum.
Keberadaan makam di halaman Kantor DPRD Kalteng turut menjadi sorotan. Perwakilan ahli waris, Roby Rahmad, keberatan atas jawaban tergugat pada poin sembilan yang menyebut lokasi tersebut bukan kuburan, melainkan aksesori pertamanan yang dapat dibongkar sesuai kebutuhan organisasi.
Roby menilai pernyataan itu tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga menyentuh kehormatan leluhur keluarga. Tanda-tanda makam yang sebelumnya ada, ujarnya, kini telah dibongkar dan kawasan tersebut sudah dikeramik.
"Kami sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Kami tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena leluhur kami. Karena itu, pernyataan tersebut sangat kami sangkal," tegas Roby.
Keluarga ahli waris telah menyurati Gubernur Kalteng untuk meminta klarifikasi mengenai pernyataan dalam jawaban resmi tergugat di pengadilan. Surat tersebut telah diterima bagian hukum Pemprov Kalteng.
Ahli waris kini menunggu kepastian apakah pernyataan itu merupakan sikap pemerintah provinsi atau pendapat kuasa hukum yang mewakilinya. Persidangan akan berlanjut dengan agenda pembuktian saksi.