PALANGKA RAYA — Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz menyatakan pertumbuhan investor pasar modal Kalteng lebih dari dua kali lipat dalam setahun. Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kotawaringin Barat digelar sebagai momentum memperkuat kolaborasi antarlembaga, mulai dari OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, KADIN, hingga perguruan tinggi dan lembaga jasa keuangan.
Kegiatan bertema "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera" itu bertepatan dengan rangkaian World Investor Week dan Bulan Dana Pensiun.
Kabupaten Kotawaringin Barat menyumbang 32.800 investor atau 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah. Posisi itu menempatkan Kotawaringin Barat di urutan ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
Nilai transaksi saham di Kotawaringin Barat ikut naik dari Rp13,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026. Sementara aset dana pensiun di Kalteng tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar menjadi Rp119,42 miliar pada periode yang sama.
Primandanu menegaskan inklusi keuangan tidak berhenti pada ketersediaan akses layanan keuangan. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan akses tersebut secara bijak.
"Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
OJK menilai pertumbuhan partisipasi masyarakat di instrumen keuangan perlu diimbangi pemahaman memadai soal manfaat, risiko, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan masing-masing. Momentum BIK juga didorong untuk membangun kebiasaan menabung dan merencanakan masa pensiun sejak dini.
Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Rody Iskandar mengapresiasi pelaksanaan Puncak BIK 2026. Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha terus diperkuat.
Prioritasnya membuka akses keuangan bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan. OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmen memperluas inklusi keuangan yang disertai peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Upaya itu diarahkan agar masyarakat memakai layanan keuangan formal secara bertanggung jawab, memperkuat ketahanan finansial keluarga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.