KALIMANTAN TENGAH — Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) untuk mengejar pemerataan akses listrik di 10.068 lokasi yang belum teraliri listrik. Program ini diproyeksikan menghemat hingga Rp73,9 triliun per tahun dibandingkan pembangkit gas uap dan diesel. Lebih dari separuh lokasi tanpa listrik berada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menegaskan akses listrik bukan sekadar urusan penyediaan energi, melainkan pemenuhan hak dasar setiap individu. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi Katadata SAFE 2026 bertajuk "Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia" di Jakarta, Kamis (17/9).
Menurut Eniya, listrik lekat dengan aktivitas ekonomi warga. Di daerah yang sudah menikmati listrik, gangguan pasokan langsung berdampak ke kegiatan produktif. Pemerintah pun mendorong pengembangan PLTS hingga 100 GWp sebagai jalan memperluas akses sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Data Kementerian ESDM mencatat 10.068 lokasi di Indonesia masih belum tersambung listrik. Kawasan timur mendominasi: 5.555 lokasi atau sekitar 55 persen berada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Sisanya tersebar di Jawa sebanyak 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi. Sebaran itu menunjukkan tantangan pemerataan listrik tidak merata secara geografis.
PLTS dipilih karena bisa dibangun dalam berbagai skala, termasuk untuk sistem kelistrikan yang tidak terhubung jaringan utama. Pemerintah juga mendorong pengurangan penggunaan pembangkit diesel yang biaya operasinya relatif tinggi.
Eniya menekankan tidak ada satu solusi energi yang bisa diterapkan seragam di seluruh Indonesia. "Sulawesi beda solusinya dengan Sumatra, beda lagi dengan Papua," ujarnya.
Karena itu, PLTS dapat dikombinasikan dengan pembangkit tenaga air maupun angin, bergantung potensi sumber daya dan kebutuhan sistem kelistrikan setempat. Pendekatan ini membuat PLTS tidak hanya berfungsi menambah kapasitas pembangkit nasional, tetapi juga menghadirkan listrik di lokasi yang sulit dijangkau jaringan utama.
Program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Penggunaan PLTS yang didukung battery energy storage system (BESS) berpotensi menghemat hingga Rp73,9 triliun per tahun dibandingkan pembangkit gas uap dan diesel.
Dari sisi ketenagakerjaan, program ini diproyeksikan menciptakan lapangan kerja baru. Eniya juga menyoroti pentingnya menekan ketergantungan pada energi impor di tengah situasi geopolitik dan perang yang berkelanjutan.
"Energi tidak harus bergantung dari impor, itu harus benar-benar ditekan ke semua orang. Plus satu sisi lagi, masalah efisiensi energi," kata Eniya.
Pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum melalui rancangan peraturan presiden (Perpres). Perhitungan program telah dilakukan sejak tahun lalu, dan mekanisme pelaksanaannya kini memasuki tahap harmonisasi.
Eniya mengingatkan pembangunan pembangkit harus diikuti penguatan transmisi dan distribusi. "Begitu ini juga diluncurkan, penguatan transmisinya juga diperlukan," katanya.
Penguatan itu mencakup kebutuhan trafo, kabel berkapasitas besar, hingga sistem kelistrikan yang lebih cerdas. Kebutuhan baterai di setiap lokasi akan dihitung berdasarkan kondisi jaringan setempat, termasuk untuk smoothing pasokan pada sistem PLTS on-grid.
Dengan target 100 GWp, program ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pemerataan akses listrik, ketahanan energi, dan dekarbonisasi industri. Keberhasilan di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara akan menentukan seberapa cepat hak dasar atas listrik benar-benar sampai ke seluruh pelosok.