PALANGKARAYA — Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berada di angka 103,79 poin pada 2025. BPS merilis angka itu dalam publikasi IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025. Posisi Barito Selatan tercatat naik 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan jangka panjangnya lebih tajam. Dalam lima tahun terakhir, IKK Barito Selatan bertambah 4,07 poin. IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan harga di kota acuan, yakni Kota Surabaya.
Mengacu definisi BPS, IKK Barito Selatan sebesar 103,79 poin berarti harga konstruksi bangunan di daerah itu setara 1,038 kali harga konstruksi di Kota Surabaya. Semakin tinggi angka IKK suatu daerah, semakin mahal pula harga konstruksi bangunan di wilayah tersebut.
Angka ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah. IKK dipakai untuk menghitung harga satuan bangunan dan menjadi dasar penyusunan anggaran proyek infrastruktur. Nilai IKK yang tinggi membuat biaya pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas publik ikut membengkak.
Dibandingkan 14 kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah, IKK Barito Selatan berada di urutan terendah keenam. Artinya, harga konstruksi di Barito Selatan relatif lebih murah dibanding sebagian besar daerah lain di provinsi itu.
Lima daerah dengan IKK terendah di Kalimantan Tengah pada 2025:
Di ujung sebaliknya, sejumlah daerah mencatat IKK jauh lebih tinggi. Kabupaten Murung Raya memimpin dengan 116,12 poin, disusul Sukamara 112,18 poin dan Gunung Mas 111,22 poin.
Lima daerah dengan IKK tertinggi di Kalimantan Tengah pada 2025:
Selisih antara Murung Raya dan Pulang Pisau mencapai 15,33 poin. Jarak itu menunjukkan kesenjangan biaya konstruksi antarwilayah di Kalimantan Tengah masih lebar.
IKK menjadi rujukan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi daerah saat menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) proyek. Nilai indeks yang tinggi membuat kebutuhan anggaran infrastruktur di suatu kabupaten ikut naik, meski volume pekerjaannya sama.
Bagi Barito Selatan, posisi di urutan terendah keenam memberi ruang fiskal lebih longgar dibanding daerah dengan IKK tinggi. Namun tren kenaikan 4,07 poin dalam lima tahun tetap perlu dicermati, terutama saat pemerintah daerah menyusun APBD untuk proyek jalan dan gedung.