PALANGKA RAYA — Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat yang terus mengalir. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menyatakan tidak semua kebutuhan warga bisa dipenuhi hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia, spektrum kebutuhan warga sangat luas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, keselamatan masyarakat, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Kondisi ini menuntut strategi baru agar pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
Rana menjelaskan, jumlah usulan yang masuk jauh lebih besar dibanding pagu anggaran yang tersedia. "APBD kita terbatas, sementara aspirasi masyarakat sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa kita penuhi hanya dengan kemampuan daerah," ujarnya, Senin (24/8).
Pernyataan ini menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi warga hanya berhenti sebagai daftar usulan tanpa tindak lanjut nyata. Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah membawa kebutuhan daerah ke tingkat pusat melalui komunikasi intensif dan pertemuan bersama pemerintah pusat serta anggota DPR RI.
Upaya memperjuangkan dukungan dari pusat ini dinilai penting, terutama untuk program-program yang membutuhkan biaya besar. Rana menegaskan langkah tersebut bukan berarti pemerintah daerah melepas tanggung jawab, melainkan justru memperkuat sinergi antarpemerintahan.
"Karena itu kami membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar ada perhatian dan dukungan nyata untuk Palangka Raya," tegasnya.
Dia menambahkan, kolaborasi pembiayaan dan program antara pemerintah daerah dan pusat menjadi opsi yang perlu diperkuat. Sinergi ini diperlukan agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan sesuai kewenangan dan kapasitas anggaran masing-masing tingkat pemerintahan.
Rana berharap dukungan pemerintah pusat nantinya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata. Berbagai kebutuhan pelayanan dasar dan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat juga perlu menjadi prioritas perhatian.
Pasalnya, persoalan warga memiliki spektrum yang luas. Pendidikan, keselamatan masyarakat, penanganan karhutla, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Rana menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah semakin aktif membangun koordinasi dan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Langkah DPRD ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan alternatif bagi program-program prioritas di Kota Palangka Raya, sehingga pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat segera terwujud di tengah keterbatasan anggaran daerah.