JAKARTA — Proses hukum terhadap Dadan Hindayana bergulir cepat. Pada pagi hari yang sama, aparat kejaksaan melakukan penggeledahan di Gedung BGN, Jakarta, untuk mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi. Hingga saat ini, Kejagung belum merilis detail pasal yang disangkakan, namun penggeledahan dan penahanan ini menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membenarkan adanya informasi mengenai dugaan jual beli titik dapur yang menjerat Dadan. “Ya, saya pun dapat informasi seperti itu,” kata Dudung usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6), mengutip Antara. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendengar informasi terkait permasalahan di BGN sejak lama dari berbagai sumber.
Proses hukum ini diawali dengan keputusan Presiden Prabowo yang mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6) malam. Tak hanya Dadan, dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ikut dicopot. Langkah tegas presiden ini menjadi sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG yang menjadi andalan pemerintah.
Keesokan harinya, Rabu (3/6), aparat Kejagung langsung bergerak menggeledah kantor BGN. Dadan yang saat itu masih berstatus sebagai menteri yang diberhentikan, kemudian dibawa dari kediamannya atau kantor menuju Kejagung untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sekitar pukul 17.10 WIB, ia terlihat keluar dari gedung dengan rompi tahanan, menandai perubahan status hukumnya.
Kasus dugaan korupsi di tubuh BGN menjadi pukulan telak bagi program unggulan Presiden Prabowo. Program MBG yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil ini kini dipertanyakan kredibilitasnya. Praktik jual beli titik dapur yang diduga dilakukan oleh pimpinan tertinggi BGN berpotensi merusak kepercayaan publik dan menghambat distribusi manfaat program kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penahanan Dadan Hindayana oleh Kejagung menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Publik kini menanti pengembangan kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain serta dampaknya terhadap kelanjutan program MBG di masa depan.