PANGKALAN BUN — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Sri Lestari secara resmi mendorong Pemkab Kobar untuk menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah. Dorongan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan rusak di berbagai kecamatan yang menghambat mobilitas sehari-hari.
“Kami di DPRD sangat memahami keluhan masyarakat. Jalan yang rusak bukan hanya memperlambat waktu tempuh, tapi juga berdampak pada ekonomi warga, terutama petani dan pelaku UMKM yang mengandalkan akses transportasi,” kata Sri Lestari dalam keterangannya di Pangkalan Bun, baru-baru ini.
Menurut Sri Lestari, beberapa ruas jalan di wilayah Kobar saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Jalan berlubang dan bergelombang ditemukan di sejumlah titik, terutama di kawasan yang menjadi akses utama menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan. Kondisi ini diperparah dengan musim hujan yang membuat jalan semakin licin dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kami menerima banyak laporan dari warga di beberapa desa. Mereka mengeluhkan jalan yang rusak parah dan belum ada perbaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.
Politikus perempuan itu juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kobar segera melakukan survei dan pendataan titik-titik jalan yang membutuhkan penanganan darurat. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar kuat dalam pengajuan anggaran perbaikan.
“Jangan sampai anggaran sudah ada tapi data di lapangan tidak siap. Kami minta dinas terkait turun langsung, cek kondisi riil, dan laporkan ke DPRD,” tegas Sri Lestari.
Ia menambahkan, perbaikan jalan tidak harus selalu dengan proyek besar. Untuk kondisi darurat, penambalan lubang dengan hotmix atau rabat beton bisa dilakukan agar akses warga tidak terputus total.
Pembahasan lebih lanjut mengenai besaran anggaran dan titik prioritas akan dilakukan dalam rapat antara DPRD dan TAPD dalam waktu dekat. Sri Lestari berharap eksekutif dan legislatif memiliki persepsi yang sama soal urgensi perbaikan infrastruktur jalan di Kotawaringin Barat.
“Ini bukan soal kepentingan politik, tapi kebutuhan dasar warga. Jalan yang baik adalah urat nadi perekonomian daerah,” pungkasnya.