PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN Tahun 2026, Selasa (12/5/2026). Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalteng ini menjadi ajang untuk menyelaraskan target Universal Health Coverage (UHC) antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Dalam forum tersebut, Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyoroti kesenjangan antara angka kepesertaan dan tingkat keaktifan di lapangan. Ia menilai, capaian kepesertaan JKN di provinsi ini secara umum sudah cukup baik, namun masih ada pekerjaan rumah di sejumlah kabupaten dan kota.
Menurut Linae, tingginya jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN tidak otomatis berarti mereka terlindungi. Banyak peserta yang tercatat tidak aktif, sehingga saat membutuhkan layanan kesehatan, klaim tidak bisa diproses.
“Keaktifan peserta adalah indikator penting. Cakupan yang tinggi tanpa diiringi tingkat keaktifan yang memadai belum mencerminkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tegas Linae dalam sambutannya.
Ia menambahkan, forum komunikasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Keberhasilan program JKN, kata Linae, tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
Pemprov Kalteng meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun strategi terukur dalam meningkatkan keaktifan peserta. Beberapa langkah yang disorot meliputi identifikasi kendala di lapangan, penguatan validasi data kepesertaan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk aspek dukungan pembiayaan.
“Upaya peningkatan keaktifan peserta harus dilakukan secara terukur melalui identifikasi kendala di daerah serta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pengelolaan data dan dukungan pembiayaan,” imbuh Linae.
Forum ini dihadiri oleh Ketua Deputi Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto, Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng Bryan Iskandar, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII Herman Dinata Mihardja, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Farid Wajdi dan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Eddy Kelana.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kalteng berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Target utamanya adalah mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Keberhasilan Program JKN adalah tanggung jawab bersama sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Linae.