PALANGKA RAYA — Diskominfo Kota Palangka Raya mengumpulkan pengelola kehumasan dari seluruh perangkat daerah untuk menyamakan persepsi soal publikasi informasi pemerintahan. Sosialisasi berlangsung di Cafe Ceko, Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026), dengan tema "Membangun Sinergi Kehumasan Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Publikasi Informasi Publik yang Transparan, Informatif, dan Responsif".
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya Dody Irawan menyebut kegiatan ini sebagai upaya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, humas perangkat daerah berperan strategis sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, hingga pelayanan publik kepada masyarakat.
Tiga Prinsip yang Harus Dipegang Pengelola Kehumasan
Dody menegaskan, informasi yang disampaikan pemerintah wajib memenuhi prinsip akurasi, transparansi, aktualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan itu bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam menjalankan fungsi kehumasan, yaitu transparan, informatif, dan responsif. Transparan berarti pemerintah berkewajiban membuka akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informatif berarti informasi yang disajikan harus mampu mengedukasi, mudah dipahami, menarik, serta menjawab kebutuhan masyarakat," ucap Dody.
Prinsip responsif dinilai tak kalah penting. Pengelola kehumasan dituntut tidak hanya aktif menyampaikan informasi, tetapi juga mampu merespons dinamika isu lokal, keluhan masyarakat, serta mengantisipasi penyebaran disinformasi dan hoaks.
Sinergi Lintas Saluran Publikasi Jadi Kunci
Dody mendorong seluruh perangkat daerah menyelaraskan pesan komunikasi dan memanfaatkan berbagai saluran publikasi. Website resmi pemerintah, media sosial, hingga media komunikasi lain disebut perlu dikelola secara terpadu agar informasi pemerintahan sampai ke warga.
"Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam menyelaraskan pesan komunikasi, mengelola informasi, serta memanfaatkan berbagai saluran publikasi, baik melalui website resmi pemerintah, media sosial, maupun media komunikasi lainnya," tambahnya.
Pemanfaatan teknologi digital juga diminta terus ditingkatkan agar publikasi pemerintah semakin kreatif, menarik, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi berkelanjutan dengan Diskominfo Kota Palangka Raya sebagai instansi pengelola komunikasi dan informasi publik menjadi bagian dari arahan tersebut.
Kreativitas Publikasi Tetap Harus Jaga Etika Komunikasi
Kebebasan berkreasi dalam publikasi pemerintah diberi rambu. Dody mengingatkan agar kebenaran informasi, etika komunikasi, serta tanggung jawab penggunaan media digital tetap menjadi perhatian utama.
"Namun, kreativitas dalam publikasi tetap harus memperhatikan kebenaran informasi, etika komunikasi, serta tanggung jawab dalam penggunaan media digital. Kami harap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan fungsi kehumasan, mulai dari penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga penyampaian informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Sosialisasi ini menyasar peningkatan kapasitas peserta mulai dari penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga penyampaian informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.