Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memasok air ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sampit dan sekitarnya. Langkah ini diambil menyusul melonjaknya kejadian karhutla yang mencapai 401 kasus dengan luas lahan terbakar lebih dari 1.394 hektare hingga 20 Agustus 2026.
SAMPIT — Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) kini mendapat tugas tambahan di luar urusan administrasi: mengangkut air ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi Bupati Halikinnor ini berlaku untuk semua perangkat daerah, tidak terkecuali dinas yang sehari-hari menangani pelayanan publik.
Perintah tersebut keluar di tengah kondisi darurat yang melanda Sampit dan sekitarnya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, sejak Januari hingga 20 Agustus 2026 tercatat 401 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar menembus 1.394 hektare. Akumulasi titik panas atau hotspot dalam periode yang sama mencapai 6.139 titik.
Armada Pemadam Tak Efektif Bolak-Balik Cari Air
Kendala utama di lapangan bukan lagi pada jumlah personel, melainkan sumber air yang semakin sulit dijangkau. Sumur, parit, danau, dan saluran air di sejumlah titik sudah mengering akibat musim kemarau.
"Kalau armada itu harus bolak-balik mengambil air, pemadaman jadi tidak optimal karena api kembali membesar. Makanya kita kerahkan seluruh OPD khusus untuk menyuplai air ke lokasi-lokasi kebakaran sehingga petugas pemadaman bisa fokus memadamkan hingga tuntas," tegas Halikinnor di Sampit, Jumat.
Setiap OPD wajib mengirim tim dengan armada yang dilengkapi tandon air dan pompa. Mereka disiagakan dan bisa langsung dikerahkan secara masif ketika dibutuhkan di lokasi kebakaran.
Distribusi Air Berkelanjutan untuk Cegah Api Meluas
Distribusi air dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu petugas pemadam yang tengah melakukan penyiraman dan pengendalian api. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat penanganan sekaligus mencegah api merembet ke area lain.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada tugas pemerintahan rutin. "Ini untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan seluruh OPD dalam upaya penanganan di lapangan," ujarnya.
Keterlibatan OPD tidak terbatas pada penyediaan dan distribusi air. Masing-masing perangkat daerah turut memberikan dukungan sesuai tugas, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki sebagai bagian dari sinergi lintas sektor menghadapi karhutla.
Warga Diminta Segera Laporkan Titik Api
Pemkab Kotim juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pembakaran lahan untuk membuka area tanam menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. "Melalui sinergi pemerintah daerah, petugas pemadam, aparat, dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan," demikian Halikinnor.
