ESDM Buka Suara soal Perairan TN Ujung Kulon Masuk WUP Banten

Penulis: Kurniadi Setiawan  •  Rabu, 18 November 2026 | 11:42:31 WIB
Kementerian ESDM memastikan TN Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan meski perairan sekitarnya masuk WUP Provinsi Banten.

KALIMANTAN TENGAH — Kementerian ESDM memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan meski perairan sekitarnya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Banten. Kepastian ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diteken Menteri Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di kawasan tersebut.

Bukan Lampu Hijau untuk Menambang

Status WUP tidak otomatis membuka jalan bagi aktivitas penambangan di perairan sekitar TN Ujung Kulon. Anggia menjelaskan, suatu wilayah harus lebih dulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebelum badan usaha bisa mengajukan izin.

WIUP diberikan melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan. Setelah mengantongi WIUP, badan usaha masih wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Setiap penerbitan IUP harus memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan itu mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Status Kawasan Konservasi Tetap Terlindungi

Kekhawatiran publik soal nasib TN Ujung Kulon muncul karena perairan di sekitarnya ikut tercantum dalam WUP Provinsi Banten. Taman nasional di ujung barat Pulau Jawa itu dikenal sebagai habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan masuk daftar warisan dunia UNESCO.

Anggia memastikan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi. Fungsi perlindungan TN Ujung Kulon, menurutnya, tetap utuh. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Kementerian ESDM menyatakan komitmennya memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum. Perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi disebut tetap menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan perizinan.

Yang Perlu Dipantau Selanjutnya

Meski tidak ada izin yang terbit, status perairan sekitar TN Ujung Kulon dalam WUP Provinsi Banten tetap menyisakan pertanyaan soal rencana lelang WIUP ke depan. Belum ada keterangan resmi apakah area perairan tersebut akan ditawarkan ke badan usaha.

Pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi belum memberikan tanggapan terpisah atas keputusan tersebut. Publik dan organisasi lingkungan disebut masih menunggu rincian peta WUP yang memuat batas koordinat perairan.

Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 sendiri ditandatangani sejak 12 Februari 2026, atau sekitar sembilan bulan sebelum klarifikasi ESDM disampaikan. Jeda waktu itu membuat isu ini baru mencuat ke permukaan belakangan.

Bagi masyarakat pesisir Banten dan pegiat konservasi, poin krusialnya ada pada tahap lelang WIUP. Selama tidak ada WIUP yang dilelang dan IUP yang terbit, aktivitas tambang di sekitar TN Ujung Kulon secara hukum tidak bisa berjalan. Pengawasan atas proses itu akan menentukan apakah komitmen perlindungan kawasan konservasi benar-benar dijaga.

Reporter: Kurniadi Setiawan
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top