PALANGKA RAYA — Keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil dalam rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait di Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Jumat (6/11/2026). Rapat mengevaluasi laporan sejumlah instansi, termasuk BMKG dan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan kondisi cuaca dan penurunan aktivitas titik panas. Pemerintah menyepakati status tanggap darurat cukup berlaku sampai 7 November 2026, memperbarui jadwal sebelumnya yang menetapkan masa darurat hingga 9 November 2026.
Data BPBD Kota Palangka Raya mencatat 1.018 kejadian karhutla sepanjang 1 Juni hingga 5 November 2026. Total luas lahan terbakar mencapai 1.470,16 hektare.
Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 638 kejadian. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya Heri Pauzi menyebut kondisi lahan gambut yang mengering selama musim kemarau menjadi pemicu utama.
"Lahan gambut memiliki karakteristik mudah terbakar ketika kehilangan kelembapan," kata Heri, menjelaskan bahwa api dapat merambat melalui lapisan gambut sehingga pemadaman membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Keputusan memasuki masa pemulihan berlangsung hanya dua hari setelah kabut asap kembali menyelimuti kota. Pada Kamis (5/11/2026) pukul 12.00 WIB, data BMKG menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2.5 mencapai 883,2 mikrogram per meter kubik.
Angka tersebut masuk kategori kualitas udara berbahaya. Bangunan dan pepohonan di kejauhan terlihat samar saat pemantauan di kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut memperlihatkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan warga tidak selalu berakhir bersamaan dengan perubahan status penanganan bencana.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menegaskan perubahan status tidak berarti seluruh kegiatan pemadaman dan pengawasan dihentikan. Tim di lapangan masih memantau lokasi rawan, melakukan pembasahan, serta menangani sisa api yang berpotensi kembali menyala.
Pemerintah kota juga mengerahkan lima tim drone untuk memperkuat pengawasan aktivitas pembakaran lahan. Pemantauan udara dilakukan terutama pada malam hingga dini hari agar petugas bisa mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
BPBD mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Cuaca yang membaik belum sepenuhnya menghilangkan potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang masih berisiko terbakar berulang.
Memasuki masa transisi, Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan pengkajian kerusakan dan kerugian akibat karhutla. Hasil penghitungan itu akan menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan bagi warga dan lahan terdampak.
Fokus penanganan kini bergeser ke pemulihan dampak kebakaran, dengan kesiapsiagaan di lapangan tetap dipertahankan hingga kondisi benar-benar aman.