KALIMANTAN TENGAH — Pemerintah mengarahkan investasi hilirisasi nikel ke produk akhir berupa baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat jadi, bukan lagi berhenti di smelter bahan setengah jadi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pendalaman rantai industri ini diperlukan agar nilai tambah, lapangan kerja, dan penguasaan teknologi benar-benar tinggal di Indonesia. Rencana pembatasan pembangunan smelter baru yang hanya memproses produk perantara tengah dikaji sebagai penopang arah baru tersebut.
Arah kebijakan hilirisasi nikel berubah. Pemerintah kini membidik produksi barang jadi seperti baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat, setelah bertahun-tahun fokus membangun smelter dan pabrik bahan setengah jadi. Pengembangan lanjutan itu diproyeksikan mencakup penyediaan bahan baku baterai, sel baterai, hingga produk baja nirkarat jadi.
Dorongan ini muncul dari struktur pengolahan nikel yang dinilai belum optimal. Berdasarkan naskah kebijakan yang disampaikan, sebanyak 50% hingga 60% kapasitas smelter nikel yang ada masih sebatas menghasilkan produk perantara.
Untuk mendukung arah investasi baru, pemerintah mengkaji rencana pembatasan pembangunan smelter baru yang sekadar memproses bahan setengah jadi. Fasilitas pengolahan nasional dinilai perlu dihubungkan langsung dengan industri manufaktur produk akhir.
Dengan memperpanjang rantai produksi, dampak ekonomi dari pengolahan mineral diharapkan bisa dinikmati lebih optimal di dalam negeri. Penyerapan tenaga kerja dan kemampuan teknologi domestik menjadi dua hal yang paling dikejar dari pendalaman industri ini.
Kebijakan hilirisasi sejatinya sudah mengerek nilai perdagangan nikel nasional. Data dalam naskah mencatat ekspor nikel beserta produk turunannya melesat dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024.
Lonjakan itu tetap harus diimbangi penguatan kapasitas produksi barang jadi. Sejumlah tantangan mengadang, mulai dari kesiapan teknologi, kepastian pasokan energi, ketersediaan cadangan mineral, hingga daya serap pasar terhadap hasil industri.
Bahlil menegaskan hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi. Menurut dia, produk akhir termasuk baterai kendaraan listrik harus dihasilkan di dalam negeri.
"Hilirisasi kita tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi. Kita harus bergerak sampai menghasilkan produk akhir, termasuk baterai kendaraan listrik, agar nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan penguasaan teknologi benar-benar berada di Indonesia," ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).
Pertimbangan teknis yang sama menjadi rujukan pemerintah mematangkan hilirisasi komoditas lain seperti bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang. Skala industri yang diperluas tetap dituntut sejalan dengan kelestarian lingkungan dan dampak ekonomi bagi warga di sekitar kawasan tambang.
"Kekayaan alam Indonesia harus kita kelola untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan hari ini. Kita harus memastikan generasi berikutnya mewarisi industri yang kuat, lingkungan yang terjaga, dan ekonomi yang lebih mandiri," tegas Bahlil.
Keberhasilan tahap lanjutan ini akan menjadi pembuktian bagi Indonesia dalam menyambungkan potensi sumber daya tambang domestik menuju industri produk akhir yang berdaya saing global. Bagi pelaku industri, arah kebijakan itu memberi sinyal bahwa investasi di sektor pengolahan nikel ke depan akan dinilai dari seberapa jauh rantai produksi diperpanjang di dalam negeri.