PALANGKARAYA — Kementerian Kehutanan menandai kawasan bekas karhutla di Kalimantan Tengah dengan plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin. Penandaan menyasar beberapa titik di area pemegang PBPH yang telah lebih dulu dikenai sanksi oleh Kementerian Kehutanan.
Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan izin serta sanksi paksaan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem hutan. Kawasan pascakarhutla menjadi perhatian karena kondisinya meningkatkan kerawanan terhadap aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar.
Pengamanan kawasan dilakukan tidak hanya lewat penindakan, tetapi juga dengan memperjelas status dan larangan aktivitas di lapangan. Plang berfungsi menandai batas kewenangan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku yang memanfaatkan kawasan terbakar.
Petugas Penegakan Hukum Kehutanan turut melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak yang ditemukan berada di lokasi. Pendalaman aktivitas dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan alat bukti yang diperoleh.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan keterbatasan sumber daya, termasuk personel Polisi Kehutanan (Polhut), tidak boleh mengurangi upaya perlindungan hutan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan lebih cerdas dan taktis dengan mengidentifikasi wilayah rawan.
"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (1/11/2026).
Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan menetapkan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi. Penetapan dilakukan setelah proses penyidikan dan pendalaman alat bukti.
Raja Juli menegaskan kawasan hutan yang telah terbakar tidak boleh menjadi ruang aktivitas ilegal maupun perubahan pemanfaatan kawasan secara melawan hukum. Pengawasan pascakebakaran menjadi bagian penanganan karhutla, bukan hanya untuk mencegah api muncul kembali.
Kementerian Kehutanan mencatat hotspot nasional turun dari 160 menjadi 96 titik. Penurunan itu diminta dimanfaatkan untuk mempercepat penuntasan operasi pengendalian api.
Perkembangan di Kalimantan Tengah menunjukkan kewaspadaan belum dapat dikendurkan. Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan dunia usaha masih menjalankan patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, serta pendinginan sesuai kondisi tiap wilayah.
Ukuran keberhasilan pengendalian karhutla dinilai bukan hanya dari berkurangnya jumlah hotspot. Api dan bara harus benar-benar padam, kebakaran tidak kembali muncul, kawasan bekas kebakaran tetap terlindungi, masyarakat aman, dan setiap pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.