PALANGKARAYA — Keputusan perpanjangan diambil setelah rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana kebakaran hutan di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Minggu (1/11). Gubernur Agustiar Sabran menegaskan status darurat tidak dicabut meski prakiraan cuaca mulai membaik.
Perpanjangan berlaku selama 31 hari kalender. Hitungannya sejak 30 Oktober sampai 30 November 2026, sesuai laporan Pro Kalteng yang dikutip JawaPos.com pada Senin (2/11).
Berdasarkan data dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di wilayah Kalteng diproyeksikan mulai menunjukkan perbaikan secara merata pada pertengahan November 2026. Proyeksi itu menjadi dasar pertimbangan pencabutan status darurat.
"Kalau menurut BMKG, pertengahan bulan sudah mulai membaik kondisi cuaca kita. Jika situasinya membaik, kita cabut statusnya," ujar Agustiar Sabran pada Minggu (1/11).
Pemprov Kalteng memilih mempertahankan status tanggap darurat untuk menjamin kesiapsiagaan personel Satgas Karhutla. Status ini juga menjadi dasar kepastian dukungan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana di seluruh daerah terdampak.
Artinya, pencabutan status tidak semata mengikuti perbaikan cuaca. Kesiapan personel dan anggaran tetap jadi pertimbangan utama selama masa tanggap darurat berlangsung.
Kondisi udara di Kalteng belum sepenuhnya pulih. Wisata Air Hitam Sebangau di Palangkaraya terpantau tanpa aktivitas akibat asap kebakaran hutan dan kemarau Oktober 2026, seperti dilaporkan kaltengpos.jawapos.com.
Perpanjangan status memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penanganan di lapangan. Evaluasi BMKG pada pertengahan November akan menentukan apakah status darurat dicabut atau diperpanjang kembali.