KALIMANTAN TENGAH — Badan Pengaturan BUMN bersama Danantara Indonesia menargetkan merger empat perusahaan BUMN karya selesai paling lambat akhir November 2026. Keempatnya dikonsolidasikan menjadi dua entitas: PTPP dengan ADHI, serta Nindya Karya dengan Brantas Abipraya. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyebut penggabungan ini bagian dari agenda konsolidasi sektor karya yang tengah berjalan.
Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan target waktu tersebut usai menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Menurutnya, dua pasangan merger akan diproses lebih dulu sebelum tahapan konsolidasi lanjutan.
"Jadi yang merger dulu yang Nindya dan Brantas, sama ADHI dan PP," kata Dony.
Konsolidasi ini mempertemukan empat emiten dan non-emiten BUMN karya ke dalam dua klaster berbeda. Pasangan pertama menggabungkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), keduanya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pasangan kedua menyatukan PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero).
Pemilihan pasangan bukan tanpa alasan. PTPP dan ADHI bergerak di segmen konstruksi gedung, infrastruktur, dan properti dengan skala proyek yang relatif setara. Sementara Nindya Karya dan Brantas Abipraya memiliki kedekatan lini usaha di bidang sumber daya air, bendungan, dan irigasi.
Dony menegaskan bahwa tenggat akhir November 2026 menjadi batas maksimal penyelesaian seluruh proses. "Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai, yang empat tadi," ujarnya.
Meski target waktu sudah ditetapkan, Danantara belum memutuskan perusahaan mana yang akan menjadi surviving entity atau entitas yang tetap berdiri setelah penggabungan. Kajian ini krusial karena menentukan struktur kepemilikan saham, susunan direksi, hingga status pencatatan di bursa.
Bagi investor pasar modal, status surviving entity menentukan perlakuan atas saham PTPP dan ADHI. Jika salah satu emiten menjadi entitas yang bertahan, pemegang saham emiten yang dilebur umumnya menerima saham baru melalui mekanisme konversi rasio tertentu. Rasio ini belum diungkap ke publik.
Pemerintah juga belum merinci apakah entitas hasil merger tetap tercatat di BEI atau berpotensi delisting. Kepastian ini biasanya muncul bersamaan dengan pengumuman rencana penggabungan usaha dan pemanggilan RUPSLB.
Konsolidasi BUMN karya menjadi salah satu agenda prioritas Danantara sejak awal pembentukannya. Sektor ini lama menanggung beban utang besar, arus kas ketat, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah. Beberapa emiten karya bahkan mencatatkan ekuitas negatif dan kesulitan membayar kewajiban jangka pendek.
Penggabungan diyakini memperkuat permodalan, menyederhanakan struktur holding, dan meningkatkan daya saing dalam tender infrastruktur. Skala usaha yang lebih besar juga membuka akses pendanaan dengan biaya lebih murah.
Namun, sejumlah analis mengingatkan bahwa merger saja tidak cukup menyelesaikan persoalan fundamental. Perbaikan tata kelola, restrukturisasi utang, dan seleksi proyek yang disiplin tetap menjadi pekerjaan rumah utama entitas hasil penggabungan.
Pasar akan menanti tiga hal sebelum menilai dampak merger terhadap valuasi saham. Pertama, identitas surviving entity dan rasio konversi saham. Kedua, skema restrukturisasi kewajiban usaha patungan dan anak usaha. Ketiga, arah bisnis entitas gabungan pasca-merger.
Selama detail tersebut belum diumumkan, pergerakan saham PTPP dan ADHI cenderung bergerak mengikuti sentimen berita dan spekulasi pasar. Investor disarankan mencermati keterbukaan informasi resmi yang dirilis perseroan ke BEI, bukan sekadar mengandalkan pernyataan lisan pejabat.
Jika target akhir November 2026 terpenuhi, konsolidasi ini akan menjadi salah satu restrukturisasi BUMN terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya terasa di lantai bursa, tetapi juga pada lanskap persaingan kontraktor nasional dan rantai pasok konstruksi.