BUNTOK — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan meminta jajaran pemerintahan desa berperan aktif dalam memantau wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau.
Kepala DPMD Barito Selatan, Akhmad Akmal Husein, menegaskan bahwa posisi pemerintah desa sangat strategis karena berada di garis terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, potensi kebakaran harus segera diantisipasi sejak munculnya tanda-tanda awal agar api kecil tidak berkembang menjadi kebakaran besar yang memicu kabut asap.
"Kita meminta kepada seluruh pemerintah desa di daerah ini meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan di wilayahnya masing-masing," kata Akhmad Akmal Husein di Buntok, Rabu.
Akmal menilai aparatur desa memiliki keunggulan tersendiri dalam upaya pencegahan karhutla. Pemahaman mendalam mengenai kondisi geografis dan karakter masyarakat setempat menjadi modal utama untuk mendeteksi potensi titik api maupun aktivitas warga yang bisa memicu kebakaran.
"Perangkat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi geografis dan karakter masyarakat di wilayahnya. Karena itu, peran aktif aparat desa dalam melakukan pengawasan langsung dan edukasi berkelanjutan sangat krusial agar tidak ada warga yang membuka lahan dengan cara membakar," jelasnya.
DPMD mendorong kepala desa bersama perangkatnya untuk memperkuat koordinasi dengan masyarakat, relawan, dan instansi terkait. Patroli di kawasan yang dianggap rawan perlu digencarkan secara berkala, terutama ketika kondisi cuaca semakin panas dan kering.
Selain patroli, pendekatan persuasif kepada warga juga dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jika ditemukan adanya titik api, informasi tersebut diharapkan segera dilaporkan kepada pihak terkait sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Akmal menegaskan bahwa pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas. Penanganan yang terlambat tidak hanya membutuhkan tenaga dan biaya besar, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kualitas lingkungan.
"Kita semua tahu bahwa penanganan karhutla selalu menyita energi dan biaya luar biasa besar jika penanggulangannya baru dilakukan saat asap tebal sudah membumbung tinggi. Oleh karena itu, pendekatan preventif dari struktur pemerintahan desa menjadi salah satu pendukung utama dalam menjaga ekologis daerah tetap aman dari ancaman kebakaran sepanjang musim kemarau ini," demikian Akmal.