PALANGKA RAYA — Bhayu Rhama menggarisbawahi bahwa pembangunan nasional tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Ia menilai keberhasilan pemerintah justru terletak pada sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
"Pesan Presiden mengenai kemandirian pangan, reformasi birokrasi, dan penguatan koperasi sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia belakangan ini," ujarnya di Palangka Raya, Sabtu.
Ia menyebut persoalan klasik di sektor pertanian, mulai dari akses pupuk, kepastian harga gabah, hingga prosedur birokrasi yang berbelit, harus segera dibereskan. Bhayu memandang agenda kemandirian pangan sebagai isu yang tidak bisa ditawar lagi lantaran berkaitan langsung dengan ketahanan nasional.
Jika hambatan ini tidak diurai, menurutnya, mustahil sektor pertanian mampu menopang kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri. Padahal, sektor ini menjadi penopang utama mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah.
"Birokrasi semestinya menjadi instrumen yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan dan mengakses berbagai program pemerintah, bukan justru menjadi hambatan," kata Bhayu menegaskan.
Bhayu menganggap pembenahan internal pemerintahan ini krusial untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif dan efisien. Ia juga menyoroti arahan Presiden soal reformasi birokrasi.
Ia menganggap koperasi merupakan instrumen strategis untuk memperbesar peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam rantai pasok dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Perhatian khusus juga diberikan Bhayu terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 30 ribu koperasi berdiri dan beroperasi dengan baik. Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal.
Tanpa itu, target besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi wacana di atas kertas. Ia menekankan bahwa keberhasilan program di tingkat pusat sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam mengadaptasi kebijakan.
Bhayu mengingatkan bahwa seluruh arah kebijakan nasional tersebut harus diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, perlu menyesuaikan program pusat dengan potensi dan karakteristik publik setempat.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya negara membangun kemandirian pangan, memperbaiki birokrasi, serta memberdayakan masyarakat melalui koperasi. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8).
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memiliki semangat yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Presiden juga mengingatkan bahwa birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pembangunan.