KALIMANTAN TENGAH — Kebijakan ini mengubah posisi dua raksasa platform belanja daring di Indonesia. Sebelumnya, sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, marketplace bertindak sebagai pemotong PPh final 0,5 persen atas transaksi penjualan di platform mereka. Namun, dengan keluarnya keputusan penundaan dari pemerintah, kewajiban tersebut untuk sementara ditiadakan.
Keputusan menunda pemungutan pajak ini diambil Kemenkeu sebagai respons atas masukan dari berbagai asosiasi pedagang dan pelaku industri. Pemerintah menilai ekosistem e-commerce tengah memasuki fase konsolidasi, di mana daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Penundaan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital.
Kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi. Dengan menahan beban pajak tambahan, konsumsi rumah tangga diharapkan tetap terjaga, terutama di sektor ritel daring yang tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir.
Shopee dan Tokopedia menyatakan proses pengembalian dana akan dilakukan secara otomatis ke saldo penjual. Bagi para mitra usaha yang transaksinya telah terpotong pajak sejak awal tahun, dana akan dikreditkan kembali dalam beberapa hari kerja. Perusahaan memastikan tidak ada syarat administratif tambahan yang memberatkan pedagang untuk mendapatkan haknya.
Kebijakan refund ini langsung disambut positif oleh komunitas pedagang. Bagi penjual dengan omzet harian tinggi, dana yang dikembalikan bisa mencapai jutaan rupiah per bulan.
Dana segar tersebut dapat langsung digunakan untuk modal kerja, restock barang, atau membayar biaya logistik. Likuiditas yang membaik ini diharapkan mampu mengerek volume transaksi di platform.Penundaan ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan jumlah penjual aktif di platform. Sebelumnya, sebagian calon pedagang sempat menahan diri untuk bergabung karena mempertimbangkan beban pajak tambahan yang mengurangi margin keuntungan. Kini, hambatan psikologis tersebut berkurang, sehingga berpotensi memperluas basis pedagang dan variasi produk yang ditawarkan.
Dari sisi platform, kepastian regulasi ini memberikan kelegaan bagi tim kepatuhan perpajakan. Shopee dan Tokopedia kini dapat berfokus pada pengembangan fitur dan efisiensi operasional tanpa dibayangi kewajiban pemotongan pajak yang sempat menuai polemik di lapangan.
Meski demikian, pelaku industri tetap diimbau untuk menyiapkan sistem administrasi perpajakan yang rapi. Pasalnya, pemerintah hanya menunda, bukan menghapuskan kewajiban pajak tersebut. Setelah 31 Oktober 2026, skema pemungutan akan kembali dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
Kepastian hukum ini menjadi sinyal positif bagi investor yang menanamkan modal di sektor ekonomi digital Indonesia. Stabilitas regulasi dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga iklim investasi, terutama di tengah persaingan ketat antarplatform belanja daring di kawasan Asia Tenggara.