PALANGKA RAYA — Roda pemerintahan di Kalimantan Tengah dipastikan tetap berputar normal. Di tengah gelombang tekanan fiskal yang melanda hampir 500 pemerintah daerah di Indonesia, DPRD Kalteng menyatakan kemampuan keuangan daerah masih cukup kuat untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kekhawatiran akan keterlambatan pembayaran gaji mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ratusan pemda tengah tertekan. Namun, pernyataan itu langsung direspons dengan penegasan kondisi di Kalteng.
"Untuk Kalteng kondisinya masih aman. Berdasarkan penjelasan Gubernur, pemerintah daerah masih mampu membayar gaji ASN maupun PPPK. Tetapi secara nasional memang banyak daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal," ujar Yohannes Freddy Ering, Kamis (6/8/2026).
Meski aman, DPRD tidak mau lengah. Menurut Freddy, persoalan kemampuan fiskal daerah sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran dana dari pusat. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan transfer lainnya menjadi penopang utama anggaran di Bumi Tambun Bungai.
"Daerah tidak meminta lebih. Yang kami harapkan hanya hak daerah dipenuhi sesuai ketentuan. Kalau dana transfer lancar, pemerintah daerah tentu lebih mudah mengatur anggaran dan menjalankan program pembangunan," tegasnya.
Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, DPRD Kalteng mulai mencermati proyeksi pendapatan. Fokus utama adalah memastikan rencana belanja tidak melebihi kemampuan keuangan riil daerah.
"Nanti saat pembahasan Badan Anggaran kami akan melihat secara rinci kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai belanja direncanakan besar, tetapi pendapatannya tidak mencukupi," jelas Freddy.
Ia menambahkan, proyeksi anggaran yang realistis menjadi kunci agar pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap terjamin. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalteng tidak terganggu.
DPRD berharap pembahasan APBD 2027 nanti menghasilkan postur anggaran yang sehat. Prioritas utama tetap pada kelancaran belanja pegawai, namun tanpa mengorbankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah di tengah situasi fiskal nasional yang penuh ketidakpastian.