PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah menilai pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak bisa hanya dihadiri pejabat eselon yang mendapat penugasan. Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi menegaskan bahwa ketika rapat memasuki pengambilan kebijakan strategis, pimpinan TAPD wajib hadir.
"Pada pembahasan berikutnya kami minta Sekda, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan Inspektorat wajib hadir. Saat menjelaskan maupun menjawab usulan strategis, mereka harus hadir langsung," ucap Junaidi di Palangka Raya, Kamis.
Salah satu poin utama yang akan dibahas adalah usulan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah dari sekitar Rp2,8 triliun menjadi Rp3 triliun. Junaidi menilai keputusan sebesar itu tidak bisa diambil oleh pejabat perwakilan yang tidak memiliki kewenangan penuh.
"KUA adalah kebijakan umum anggaran yang harus dibangun bersama. Kalau hanya staf atau pejabat eselon yang hadir, tentu tidak bisa mengambil keputusan strategis," tegasnya.
Anggota Banggar DPRD Kalimantan Tengah, Ampera A.Y. Mebas, menyoroti absennya sejumlah pejabat kunci dalam rapat sebelumnya. Ia menilai situasi itu menunjukkan kurangnya keseriusan pihak eksekutif dalam mengikuti pembahasan anggaran daerah.
"Banyak yang hanya diwakili. Sekda tidak hadir, Bapenda tidak ada, Bapperida juga tidak ada. Saya menilai ini tidak serius," ujar Ampera.
Menurut Junaidi, kehadiran pejabat perwakilan masih dapat diterima selama pembahasan bersifat teknis. Namun, kondisi itu tidak berlaku ketika rapat menyangkut pengambilan kebijakan strategis yang membutuhkan keputusan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen KUA sendiri merupakan dasar arah kebijakan anggaran daerah yang disusun bersama antara legislatif dan eksekutif. DPRD menilai pimpinan TAPD memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga kehadiran mereka penting agar pembahasan berjalan efektif.