PALANGKA RAYA — Mantan Kepala BPS Katingan dan Kapuas itu menegaskan, ketidakjujuran responden akan langsung merusak kualitas data yang dihasilkan. Dampaknya, pemerintah daerah akan kesulitan merumuskan solusi maupun kebijakan karena informasi dasar yang diterima tidak valid.
“Kalau responden berbohong, data yang dihasilkan juga bohong. Bagaimana pemerintah bisa mengambil solusi yang benar kalau datanya tidak benar,” ujar Agie, Senin (29/6).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, tugas BPS adalah mengukur kondisi perekonomian makro melalui survei dan sensus. Partisipasi aktif masyarakat sebagai responden, mulai dari pelaku usaha, petani, Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat, hingga masyarakat umum, sangatlah krusial.
“Tugas BPS itu mengukur kegiatan ekonomi makro. Kegiatan ekonomi makro bisa diukur dengan survei dan sensus. Dengan data yang lengkap dari responden, pemerintah akan memperoleh data yang benar,” kata Agie.
Agie mengimbau seluruh elemen masyarakat yang terdata sebagai responden untuk menjawab pertanyaan petugas sensus secara terbuka. Ia menekankan bahwa jawaban dari setiap individu ikut menentukan arah perencanaan pembangunan negara.
“Jawaban responden ikut menentukan arah perencanaan pembangunan negara. Dengan data yang benar, pemerintah dapat menyusun perencanaan yang benar sehingga kebijakan dan solusi yang diambil juga tepat bagi masyarakat,” pungkasnya.